Kemarin, anggaran pemilu sampai larangan bahas tiga periode

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (6/4), mulai dari anggaran Pemilu 2024 yang belum dibahas sampai larangan membahas wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode untuk para menteri.

Berikut lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Perludem sayangkan pembahasan anggaran pemilu tunggu pelantikan KPU

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyayangkan pembahasan anggaran Pemilihan Umum 2024 tertunda karena menunggu pelantikan anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027.

"Ini sebenarnya sangat disayangkan sebab salah satu alasan utama mengapa Undang-Undang Pemilu tidak diubah karena ingin menyiapkan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 secara lebih mantap dan siap," kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Presiden minta jajaran kabinet tak lagi suarakan isu penundaan pemilu

Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga non-kementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Ketua DPR minta penanganan khusus investasi ilegal

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta adanya upaya penanganan khusus dari pengambil kebijakan untuk mengatasi investasi ilegal yang semakin masif di Indonesia.

“Kasus investasi ilegal sudah semakin masif sehingga harus menjadi perhatian serius bersama antara pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lain untuk menghentikannya. Khususnya terhadap praktik-praktik penipuan dengan modus investasi digital,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Panja setujui RUU 3 DOB di Papua jadi usul inisiatif DPR

Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi usul inisiatif DPR.

"Apakah laporan panja dapat kita terima," kata Wakil Ketua Panja, Achmad Baidowi, dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Puan apresiasi Jokowi larang menterinya bicara penundaan pemilu

Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menciptakan polemik terkait wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.