930 desa di Jatim masuk daftar penerima P3TGAI KemenPUPR

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 930 desa di Jatim masuk daftar penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Haeruddin C Maddi di Surabaya, Rabu mengatakan P3TGAI merupakan kegiatan Program Padat Karya Tunai (PKT) 2022, tujuannya membangun saluran tersier irigasi dengan luasan lahan yang dialiri maksimal 150 hektare (ha).

Pelaksanaannya, kata dia, akan melibatkan masyarakat petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

"Warga terdampak COVID-19, seperti korban PHK atau TKI, TKW yang pulang dapat ikut kegiatan ini,” katanya saat memberi sambutan dalam Sosialisasi dan Arahan Kegiatan P3TGAI di Surabaya.

Ia mengatakan 930 desa itu tersebar di 254 kecamatan dan 22 kabupaten/kota di Jatim, di antaranya Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kota Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kota Batu, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, dan Tulungagung.

Ia menjelaskan anggaran P3TGAI di setiap lokasi sekitar Rp225 juta, untuk pembangunan fisik sebesar 87 persen atau sekitar Rp195 juta, sisanya untuk pendampingan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebesar 13 persen atau sekitar Rp30 juta.

Pelaksanaan P3TGAI mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 109/KPTS/M/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima Program Percepatan dan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2022.

Dalam pelaksanaan, BBWS Brantas menggandeng Polda dan Kejati Jatim untuk pendampingan program, dan diharapkan kegiatan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

P3TGAI merupakan salah satu agenda nasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tujuannya mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.