Moratorium remisi koruptor dan teroris diberlakukan

Jakarta (ANTARA News) - Meski Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum selesai melakukan kajian terkait remisi bagi para koruptor, pemerintah akhirnya memutuskan melakukan moratorium bagi para terpidana kasus korupsi dan terorisme.

Keputusan moratorium remisi bagi para koruptor dan teroris tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana usai melakukan serah terima jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin dari Patrialis Akbar di Jakarta, Rabu.

Denny Indrayana mengatakan bahwa dirinya bersama Menkumham yang baru Amir Syamsuddin dan mantan Menkumham Partrialis Akbar telah melakukan komunikasi awal dan diskusi pada Selasa malam (18/10). Dan sesuai dengan arahan Presiden agar pemberian remisi sejalan dengan pemberantasan korupsi, sejalan perintah undang-undang, dan sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Karena itu sesuai dengan arahan Presiden dan sambil menunggu hasil kajian yang dimulai sejak masa mantan Menkumham Patrialis Akbar, maka menurut dia, remisi terhadap koruptor maupun teroris akan lebih diperketat.

"Orang menyebutnya moratorium. Sambil proses kajian berjalan maka pemberian remisi bagi koruptor dan teroris dihentikan," ujar Denny.

Sementara itu, Menkumham, Amir Syamsuddin mengatakan isu remisi bagi koruptor memang sudah lama disuarakan dan menjadi harapan bagi masyarakat. Karena itu menjadi perhatian oleh Pemerintah.

Apa yang telah dilakukan menteri sebelumnya yakni melakukan kajian terhadap penghilangan remisi bagi para koruptor, ia mengatakan akan dilanjutkan. Lebih dari itu, Kemkumham akan berupaya melakukan pembinaan lebih baik lagi terutama bagi para teroris.

Seperti diketahui remisi yang diterima para terpidana koruptor menjadi sorotan dari banyak pihak mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, tokoh agama, budayawan, para pengamat dan penggiat pemberantasan korupsi, hingga masyarakat.

Pemberian remisi bagi koruptor yang disamakan dengan terpidana lainnya mendapat kecaman dari banyak pihak, mengingat adanya kesepakatan bahwa koruptor sama dengan teroris yang mengancam hidup seseorang.
(T.V002)

10 Desember 2011

persoalan baru mucul dinegara kita ini, tapi ini persoalan masalah kebijakan menteri menhumkumham, Amir samsuddin, isu demi isu dialihkan untuk menutupi yang krusial yg harus dikerjakan, mempermasalahkan hal yg sudah tentu ada jawabanya,.seharusnya yg dipermasalahkan bukan masalah tentang moratorium remisi, akan tetapi yang harus kita permasalahkan yang menjadi gap adalah tentang penegakan supremasi hukum yg jelas terhadap koruptor,.percuma kita memikirkan akhir dari sesuatu tapi kita tidak memikirkan awalnya atau pondasi dari permasalah..segala sesuatu berawal dari dasarnya..begitupun persoalan-persoalan dalam pemberantasan maling-maling berdasi atau penjahat yg berkedok pejabat, intinya adalah sistem peradilanya yg baik..percuma memikirkan ini itu dikemudianya kalau pun dalam pemberantasan awalnya masih saling suap menyuap

0 0 Balas LaporkanHapus
9 Desember 2011

remisi itu ceritanya dalam sejarah adalah hadiah raja / ratu dizaman kolonial , era reformasi seperti ini , masuk akalkah hadiah itu diberikan kepada penghambat pembangunan.....................apa kata dunia, gak perlu keder Pak Men Wamen Kum HAM maju terus ......

0 0 Balas LaporkanHapus
2 November 2011

Salut dan dukungan kepada Menhukham Amir Syamsudin dan Wakil Menteri Denny Indrayana yang mengeluarkan "kebijakan" moratorium remisi bagi KORUPTOR, yang didasarkan pada RASA KEADILAN MASYARAKAT. Pak Menteri jangan takut thdp yg kontra yg membela hak Rasa Keadilan Koruptor.

Yg sudah pegang SK Remisi dan dibatalkan, itu tidak masalah, karena KEPENTINGAN PRIBADI dikalahkan oleh KEPENTINGAN UMUM.

Untuk selanjutnya secepatnya remisi thdp koruptor dibuatkan payung UU sehingga bersifat permanen.

0 0 Balas LaporkanHapus
1 November 2011

Setuju dan mendukung moratorium remisi koruptor dan terorisme. Pak Indra kami rakyat kecil mendukung sepenuhnya, jika ada hukum,undang-undang dan pernyataan yang membela kepentingan rakyat banyak dan orang tertindas. Jgn dengar ocehan Hotma Sitompul. Bung Hotma saya mau tanya anda keberatan dengan pernyataan pak Denny Indrayana karena menurut anda moratorium tsb telah menghilangkan "hak orang lain". Anda membela hak koruptor, tapi bagaimana denganorang lain , hak rakyat Indonesia yang didzolimi para koruptor, yang seharusnya uang negara buat pembangunan untuk rakyat dan hak rakyat utk menikmati ? Mungkin anda keberatan karena dengan moratorium ini anda tidak dapat lagi membela dan membuat koruptor lebih ringan hukumannya yang ujung-ujungnya anda mungkin kedepan gak dapat proyek lagi membela koruptor.

0 0 Balas LaporkanHapus
20 Oktober 2011

Kita sepekat membersihkan negara ini dari para Koruptor,,,,
Tp akan lebih bijaksana bila ini semua dilihat lebih kepada besarnya kerugian negara yg diperoleh...byak kasus TIPIKOR yang sengaja di KRIMINALKAN oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan...untuk wilayah2 kecil yg kerugian hnya mencapai Puluhan juta rupiah lebih tinggi hukumanya dari pada kelakuan bejat mereka yg dipusat dan daerah2 kaya,

0 0 Balas LaporkanHapus