Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia melarang kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia mulai tahun 2007 tanpa adanya kerjasama internasional atau penanaman investasi. "Tahun depan, kapal-kapal asing tidak akan ada lagi jika tanpa kerjasama atau tanpa penanaman investasi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, seusai berbicara dengan para pelajar, mahasiswa, dan nelayan di kampus ITS Surabaya, Kamis. Ia menjelaskan larangan itu akan sejalan dengan habisnya masa kontrak kapal asing di Indonesia, seperti Filipina yang habis sejak Desember 2005, Thailand akan habis pada September 2006, dan China akan berakhir pada Desember 2006. "Karena itu, kalau ada kapal asing masuk ke Indonesia begitu saja pada tahun 2007 berarti kapal itu ilegal. Mereka boleh saja masuk ke Indonesia, tapi hal itu harus melalui kerjasama internasional," katanya. Menurut dia, kapal asing akan tetap ada di Indonesia pada tahun 2007, tetapi mereka masuk dengan kerjasama yang menguntungkan Indonesia, yakni mereka harus menanamkan investasi di Indonesia dan bukan sekedar lisensi seperti dulu. "Kalau pakai lisensi, mereka masuk begitu saja ke Indonesia dan membawa hasil tangkapan ikan ke negaranya, asalkan mereka membayar kewajiban tertentu, tapi hal itu tak boleh lagi untuk masa selanjutnya. Jadi, kalau mereka masuk tanpa investasi ya no way. Orang Jawa bilang gak patheken," katanya, sambil tersenyum. Ia mengatakan tiga perusahaan asal Filipina sudah menyatakan keinginan menanamkan investasi di Sorong (Papua) dan Ambon (Maluku). "Total investasi mencapai Rp200 juta dengan 60-an armada kapal yang berkapasitas 300 ton. Saya sudah minta mereka untuk melibatkan warga setempat dalam usahanya," katanya. Investasi serupa, katanya, juga sudah diajukan perusahaan Thailand dan China. "Tapi, kami masih menghitung, apakah perlu ada pembatasan jumlah kapal atau tidak, karena kami juga harus menghitung potensi perikanan yang ada agar kelestarian tetap terjamin," katanya.Keterlibatan mahasiswa Dalam dialog interaktif dengan pelajar, mahasiswa, dan nelayan yang dipandu Rektor ITS, Prof Dr H Mohammad Nuh DEA itu, Freddy Numberi mengharapkan keterlibatan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. "DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) akan fokus pada pemberdayaan yang sifatnya bottom up, karena itu peran mahasiswa seperti BEM ITS akan sangat penting dalam memberdayakan masyarakat," katanya. Usai dialog interaktif yang juga diwarnai keluhan nelayan asal Madura dan Trenggalek itu, Menteri Kelautan meresmikan UKM (unit kegiatan mahasiswa) "Mahasiswa Cinta Bahari" di ITS dan Komunitas Wahana Cinta Bahari yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan nelayan di Jatim. "Melalui Program Mitra Bahari, Dirjen Kelautan Pasisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) DKP telah melibatkan 49 perguruan tinggi untuk pengembangan kelautan pesisir sebagai sektor dalam menggerakkan ekonomi rakyat," katanya. ANTARA mencatat KP3K DKP dengan BEM ITS telah melakukan berbagai kegiatan dalam menumbuhkan semangat kebaharian dan budaya maritim pada generasi muda, diantaranya pembakaran 2006 ikan di atas 100 kapal tradisional nelayan di Lamongan dan penanaman bakau di Tuban yang dilakukan pelajar, mahasiswa, dan nelayan setempat. (*)

Copyright © ANTARA 2006