DPR sebut tidak mudah menaikkan harga elpiji tiga kilogram

Saya pikir tidak semudah itu main langsung dengan gampang mau menaikkan karena perlu ada pembicaraan antara Pertamina, pemerintah, dan Komisi VII DPR

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman mengatakan keputusan menaikkan harga gas elpiji subsidi tiga kilogram tidak bisa dilakukan secara sepihak karena butuh persetujuan dari parlemen, PT Pertamina (Persero), dan pemerintah.

"Saya pikir tidak semudah itu main langsung dengan gampang mau menaikkan karena perlu ada pembicaraan antara Pertamina, pemerintah, dan Komisi VII DPR RI," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.

Maman mengatakan pihaknya berkontribusi terhadap bagaimana memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga yang tidak mampu agar bisa mendapatkan elpiji tiga kilogram dengan harga murah.

Komisi VII DPR, menurutnya, telah berjuang maksimal untuk menaikkan kuota elpiji tiga kilogram yang membuat bahan bakar itu kini membanjiri masyarakat.

"Dari Sabang sampai Merauke ada istilah elpiji tiga kilogram itu banjir, orang kelelep sama elpiji tiga kilogram. Tapi, bagi kami enggak ada masalah yang penting masyarakat mendapatkan elpiji tiga kilogram dengan harga yang murah," kata Maman.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa jangankan di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, di Jawa saja pada tahun lalu masih banyak orang yang mendapatkan elpiji tiga kilogram dengan harga Rp30 ribu sampai Rp40 ribu per tabung.

Maman berani menjamin dan memastikan 95 persen rakyat di seluruh Indonesia kini menikmati elpiji tiga kilogram sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah berkisar Rp18 ribu sampai Rp22 ribu per tabung.

Keputusan mempertahankan harga elpiji tiga kilogram tetap murah di tengah proses pemulihan ekonomi nasional pascapandemi menjadi upaya dalam mendorong daya beli masyarakat.

Dalam rapat itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan agar wacana maupun pernyataan terkait kenaikan elpiji tidak disampaikan langsung ke publik tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu dengan perseroan.

"Kepada siapapun para pihak tidak mudah juga menyampaikan statement, wacana atau apapun. Jadi, kalau belum jelas akan ada perencanaan, belum dibahas di kami sudah dilempar kepada masyarakat wacana-wacana naik, masyarakat sudah gelisah duluan," ucapnya.

Nicke berpesan agar tokoh publik bisa hemat kata dan menjaga perasaan rakyat dengan tidak menyampaikan hal-hal yang semakin memberatkan mereka. Apalagi topik yang disampaikan itu belum dibahas dengan Pertamina.