Ambon (ANTARA News) - Menkop dan UKM, Suryadharma Ali, menyerukan berbagai komponen bangsa di Indonesia sudah saatnya menggalakkan jihad ekonomi untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan. "Saya menyimak data BPS, ternyata saat ini sedikitnya 17 juta kepala keluarga (KK) atau sekitar 70 juta jiwa anak bangsa Indonesia tergolong miskin, sehingga harus ditangani dengan jihad ekonomi," katanya usai memberikan kuliah umum di STAIN Negeri Ambon, Kamis. Suryadharma memastikan penanganan kemiskinan 17 juta KK yang melonjak dari sebelumnya hanya 15,5 juta KK itu tidaklah semata mengandalkan keputusan politik karena itu hanya satu langkah. "Jihad ekonomi langkah terbesar untuk merubah keadaan yang sangat penting. Sekiranya tidak, maka pastinya lonjakan kemiskinan bertambah dengan berbagai dampak negatifnya bagi keutuhan NKRI," tandasnya. Suryadharma memandang perlu dibangun komitmen menggalakkan jihad ekonomi untuk memerangi kemiskinan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan bernilai ekonomis yang dimiliki Indonesia. "Indonesia kaya sehingga sudah saatnya jihad ekonomi digalakkan untuk memanfaatkannya guna mengatasi kemiskinan warga yang berada di 33 provinsi," tandasnya. Program prospek mandiri Suryadharma juga mengemukakan kementerian Negera Koperasi dan UKM menggalakkan realisasi program prospek mandiri dengan tujuan sarjana pencipta kerja. Pertimbangannya, selama ini banyak keluhan SDM relatif rendah. Padahal, Indonesia memiliki SDM yang memadai, baik dari segi pengetahuan maupun skill, yakni para sarjana yang belum dimanfaatkan optimal. Program prospek mandiri ini nantinya memberikan kesempatan bagi para sarjana untuk mengembangkan diri, karena bila mencari kerja ke swasta atau pun pemerintah ternyata formasinya terbatas. Di sisi lain, para sarjana yang mau bekerja sendiri ternyata tidak punya modal dan mengajukan kredit ke perbankan tidak punya agunan. Karena itu, para sarjana dirangkul dan dikelompokan berdasarkan minat, selanjutnya memutuskan sendiri penyaluran minat tersebut. Menteri juga menjelaskan mekanismenya melalui pengajuan proposal yang nantinya dikaji dan bila ternyata realistis, fleksibel dan memiliki nilai ekonomis, pasti mendapat dukungan Pemprov, Pemkab/Pemkot dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. "Sudah pasti kita pun sesuai dengan tiga kriteria lainnya, yakni menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat, Pemda dan kondisi daerah," katanya. Menkop dan UKM berada di kota Ambon sejak Rabu sore (15/2) dalam rangka memberikan bantuan bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro(KUKM) di Maluku senilai Rp23 miliar lebih. (*)

Copyright © ANTARA 2006