Samarinda (ANTARA) - Pembangunan kawasan perbatasan negara yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Malaysia bagian Timur, dalam tiga tahun terakhir menyerap dana sebesar Rp1,437 triliun.
"Dana pembangunan infrastruktur jalan tersebut bersumber dari dua mata angaran, yakni dari APBN senilai Rp884,24 miliar dan APBD Kaltim Rp553,54 miliar," kata Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy.
Alokasi dana secara bertahap itu terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 memperoleh kucuran dana Rp18,37 miliar, menyusul tahun 2010 sebesar Rp1,79 miliar, dan pada APBN 2011 sebesar Rp864,07 miliar.
Sedangkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sebesar Rp553,54 miliar itu, terdiri atas kucuran 2009 Rp145,57 miliar, 2010 Rp151,86 miliar dan alokasi untuk 2011 sebesar Rp256,11 miliar.
Dengan alokasi anggaran APBN dan APBD itu, sasaran percepatan pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui proyek pembangunan.
Kaltim, lanjutnya, merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia yang memiliki kawasan perbatasan langsung dengan Malaysia, baik perbatasan dari sisi darat maupun dari sisi laut.
Sedangkan secara administrasi, terdapat tiga kabupaten yang berbatasan langsung, yakni Kutai Barat di wilayah Barat Kaltim, dan Malinau serta Nunukan di wilayah Utara Kaltim dengan batas antardaerah total sepanjang 3.882,86 kilometer.
Kawasan perbatasan itu letaknya membentang dari Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan hingga ke Gunung Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat.
Sementara di daerah perbatasan terdapat 15 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, dengan jumlah penduduknya sebanyak 143 ribu jiwa yang tersebar di 258 desa.
(GFR/I006)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
