... SBY memilih Amir karena secara profesional memang seorang pengacara dan akademisi hukum. Begitu juga Denny yang merupakan profesor di Universitas Gajah Mada...
Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrat membantah keberadaan Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana di Kabinet Indonesia Bersatu II akan menghapus semua kasus yang menyangkut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kader-kadernya.
"Nggak benar anggapan seperti itu," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Mustopa, Presiden SBY memilih Amir karena secara profesional memang seorang pengacara dan akademisi hukum. Begitu juga Denny yang merupakan profesor di Universitas Gajah Mada memiliki pengalaman empirik sebagai anggota Satgas Mafia Hukum.
Karena itu, tudingan terpilihnya Amir sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Denny sebagai wakil menteri tidak berdasar.
"Bahkan Demokrat sendiri tidak pernah berfikir seperti itu. Enggak bener, enggak ada," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan, munculnya wajah-wajah baru di kabinet justru akan membuat kinerja pemerintahan lebih baik tiga tahun ke depan.
Terkait perubahan peraturan presiden terkait pangkat wakil menteri, Mustopa menjelaskan hal itu tidak bisa dilakukan. Pepres bisa diubah kapan pun.
"Kalau dilihat track record mereka (para Wakil Menteri), mereka menduduki pos-pos yang tepat."Jelasnya.
Selain itu, dirinya meyakini, pasca reshuffle, partai koalisi tetap solid dan tetap menopang pemerintahan tiga tahun ke depan.
Sebagaimana diketahui, Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin bakal mengganti Patrialis Akbar sebagai Menteri Hukum dan HAM. zul
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011