Kemenag Sulsel sosialisasikan fatwa vaksinasi tak batalkan puasa

Ini untuk menjawab keragu-raguan masyarakat terkait vaksinasi pada bulan suci Ramadhan dalam kondisi berpuasa

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menyosialisasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan ibadah puasa.

"Ini untuk menjawab keragu-raguan masyarakat terkait vaksinasi pada bulan suci Ramadhan dalam kondisi berpuasa," kata Kepala Kanwil Kemenag Sulsel H Khaeroni di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan Kemenag melalui Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin telah meneruskan rilisnya ke semua kanwil, termasuk Kanwil Kemenag Sulsel bahwa vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan puasa berdasarkan Fatwa MUI.

Mengutip pernyataan Dirjen Bimas Islam, lanjut dia, dalam melakukan vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuscular hukumnya boleh, sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar).

Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 Saat Berpuasa. Fatwa tersebut terbit pada 16 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI saat itu, Prof Dr H Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, Lc.

Sesuai dengan imbauan Dirjen Kamaruddin agar seluruh jajaran Kantor Kemenag Kanwil Provinsi, Kankemenag Kab/Kota, bahkan hingga Kantor Urusan Agama (KUA) di tiap kecamatan, untuk membantu menyosialisasikan Fatwa MUI terkait hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa.

“KUA agar edukasi umat. Vaksinasi bukan penghalang dan tidak membatalkan puasa,” kata Kakanwil mengutip pernyataan Kamaruddin.

Program vaksinasi terus didorong oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. MUI bahkan merekomendasikan bahwa pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadan dan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa.

Umat Islam dalam rekomendasi fatwa MUI juga disebutkan, wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19.