Aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu dilakukan di Jalan Simpang Lima, kemudian berlanjut di depan halaman kantor DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Garut, Selasa.
Para mahasiswa menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja DPRD Garut yang hanya sekedar menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati, kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menurut mahasiswa tindakan yang dilakukan DPRD Garut sebagai wakil rakyat tersebut tidak profesional atau tidak terlebih dahulu mengkaji persoalan alasan Diky Chandra mundur dari jabatannya sehingga publik mengetahuinya.
"Sayangnya DPRD selaku badan legislatif tidak menjelaskan secara pasti pengunduran diri Diky Chandra, sehingga DPRD seperti tukang pos," kata koordinator aksi Salim Sadi.
Menurut Salim kemunkinan adanya politik yang tidak sehat terjadi di Kabupaten Garut sehingga peran DPRD yang seharusnya mencari tahu penyebabnya bukan menerima kemudian menyerahkan surat pengunduran diri tersebut.
Selain itu pengajuan pengunduran diri Diky Chandra, kata Salim merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menunjukan buruknya roda pemerintahan di Kabupaten Garut.
Munculnya persoalan tersebut, kata Salim semestinya mendapatkan perhatian serius dari DPRD, Gubernur Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
(ANT)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
