"Semua proses tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) telah kita lalui dan tinggal pelantikan gubernur terpilih yang belum dituntaskan. Namun jangan lupa KPU hingga kini masih menyisakan utang Rp9,2 miliar," kata Ketua KPU Sulbar, Andi Nahar Nasada di Mamuju, Selasa.
Menurutnya, utang-utang KPU ini akan dibayarkan setelah pemerintah mengucurkan dana yang telah disepekati antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2011.
"Kita telah mendapatkan tambahan dana yang diplot melalui APBD-P tahun anggaran 2011 senilai Rp9,2 miliar dan itu merupakan kebutuhan utama kami untuk membayarkan semua utang-utang yang belum dibayarkan.
Ia mengatakan, dana yang sudah dianggarkan sebesar Rp42 miliar pada APBD pokok tahun anggaran 2011 tidak cukup untuk menutupi segala bentuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pilgub.
Nahar menyampaikan, beberapa item yang akan dibayarkan tersebut pasca pilkada adalah utang untuk membayar gaji petugas KPPS, PPK dan berbagai biaya operasional lainnya.
Ia menuturkan, dana yang disiapkan pemerintah sebesar Rp9,2 miliar ini sudah dua kali dirasionalisasi dan terakhir direncanakan hanya sekitar Rp12 miliar. Namun, setelah dibahas antara Pemprov Sulbar, KPU, dan anggota Badan Anggaran, tambahan anggaran ini hanya sebesar Rp9,2 miliar.
"Setelah dilakukan rasionalisasi tambahan anggaran KPU Sulbar akhirnya Dewan memberikan penambahan anggaran hanya Rp9,2 miliar sesuai dengan kemanpuan keuangan daerah," kata dia.
Karena itu kata dia, dengan keterbatasan anggaran maka pihaknya pun telah mengurangi beberapa porsi kegiatan agar dana yang disediakan bisa memenuhi kebutuhan KPU. (ACO/M019)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
