Semarang (ANTARA News) - Pengamat ekonomi dan politik Rizal Ramli mengatakan bahwa sistem perekonomian di Indonesia perlu diubah dari neoliberalisme menjadi ekonomi kerakyatan agar mampu menghadapi krisis global.
"Kekuatan pasar dalam sistem ekonomi neoliberalisme diserahkan pada kekuatan asing yang besar sehingga merugikan rakyat Indonesia," katanya saat menjadi pembicara seminar yang bertajuk "Menggagas Format Ekonomi Yang Pro Rakyat" di Semarang, Senin.
Ia mengatakan, sistem ekonomi neoliberalisme pernah dijalankan di Amerika Serikat pada 1970-an dan Argentina yang mengikuti sistem ini juga hancur.
Menurut dia, Indonesia harus belajar dari pengalaman bangsa lain seperti China dan Jepang yang mampu bangkit dan menjadi negara yang berkembang pesat karena tidak menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme.
"Selain mengubah sistem ekonomi, perubahan struktur kelas juga perlu diubah menjadi struktur piramida yang didalamnya tidak ada perbedaan yang sangat besar antara kelas atas, kelas menengah dengan kelas bawah atau rakyat," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut dia, yang terpenting saat ini bukan optimalisasi profit atau keuntungan, melainkan adanya peningkatan nilai tambah seperti upah kerja bagi pekerja industri dalam negeri.
"Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah ekonomi masih bergantung pada bantuan luar negeri, utang semakin bertambah, dan yang terakhir maraknya serbuan produk China di pasaran dalam negeri," katanya.
Melihat kenyataan yang ada, kata Rizal, perlu dilakukan kebijakan ekonomi yang dapat mendukung perekonomian rakyat karena jika menoleh ke sejarah perekonomian Indonesia, sejak zaman Hindu sampai kemerdekaan, belum ada sistem ekonomi yang pro rakyat.
"Di dalam perjalanan untuk mewujudkan hal ini selalu ada hambatan, di antaranya adanya konflik dan perbedaan paham yang dianut aliran nasionalis, agama, dan sosialis-komunis," ujarnya.
Ia berpendapat, Indonesia perlu berkaca dari pengalaman negara Brasil yang dapat bangkit dan berhasil memajukan agribisnisnya hanya dalam kurun waktu 8 tahun dapat setelah menerapkan ekonomi kerakyatan.
"Selalu ada strategi untuk mengubah nasib bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik yakni dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan," katanya.
(KR-WSN/B015)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011