KPH Tanah Laut siapkan diri untuk perdagangan karbon di tingkat tapak

rehabilitasi DAS itu akan menjadi nilai tambah tersendiri ketika skema perdagangan karbon telah dimulai. Sosialisasi terkait hal itu juga telah mulai dilakukan kepada kelompok tani hutan yang bermitra dengannya.

Kab. Tanah Laut, Kalsel (ANTARA) - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanah Laut di Kalimantan Selatan siap mendukung implementasi di tingkat tapak kebijakan demi mencapai target perubahan iklim di Indonesia termasuk mempersiapkan diri untuk dimulainya skema perdagangan karbon.

"Dengan adanya perbaikan lingkungan dengan cara pengurangan luasan lahan kritis dengan penanaman tentu akan membawa dampak yang signifikan terkait perubahan iklim," ujar Kepala KPH Tanah Laut Rahmad Riansyah ketika ditemui dalam kunjungan ke Kabupaten Tanah Laut, Kalsel, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) terus dilakukan untuk mengurangi lahan kritis di area tersebut. Menurut data KPH Tanah Laut, sampai saat ini rehab DAS yang tengah berproses total 7.500 hektare dan sudah diserahterimakan 1.500 hektare.

Rehabilitasi DAS tersebut juga untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk mencapai target iklim Indonesia seperti yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

Selain itu, ujarnya, rehabilitasi DAS itu akan menjadi nilai tambah tersendiri ketika skema perdagangan karbon telah dimulai. Sosialisasi terkait hal itu juga telah mulai dilakukan kepada kelompok tani hutan yang bermitra dengannya.

KPH Tanah Laut juga sudah mulai melakukan pendataan wilayah-wilayah yang berpotensi ikut terlibat dalam skema perdagangan karbon.

"Ini sasaran kita ke depan terhadap lingkungan-lingkungan yang boleh dikatakan nanti menjadi penghasil dalam perdagangan karbon ke depan. Tentu ada sinergitas dari pada kegiatan pelestarian ini, tentu dengan dukungan dari kebijakan pusat yang disinergikan dengan kebijakan daerah," ujarnya.
Baca juga: OJK dan BEI akan persiapkan kerangka aturan perdagangan karbon
Baca juga: Sri Mulyani: Mekanisme pasar karbon akan sangat bergantung pada BEI
Baca juga: Kementerian ESDM inisiasi perdagangan karbon untuk kurangi emisi