Pemerintah tambah bantuan sosial akibat kenaikan harga pangan-energi

Arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu dipertebal, jadi pemerintah memberikan subsidi langsung

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan tambahan bantuan perlindungan sosial sebagai upaya mengatasi kenaikan harga komoditas pangan dan energi akibat perang antara Ukraina dan Rusia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan konflik kedua negara tersebut mengakibatkan inflasi dan kenaikan harga yang akan berdampak pada daya beli masyarakat.

"Arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu dipertebal, jadi pemerintah memberikan subsidi langsung," kata Menko Airlangga saat memberikan keterangan pers yang dipantau secara virtual melalui instagram Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, pemerintah memberikan subsidi melalui bantuan sosial (bansos) ekstra jelang Ramadhan untuk pemegang kartu sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT).

Bantuan sosial (bansos) tambahan jelang Ramadhan tersebut diberikan kepada pemegang kartu sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT).

Kemudian, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk April, Mei, dan Juni, sebesar Rp100 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).

BLT tersebut dibayarkan sekaligus pada April 2022, sehingga KPM mendapat Rp300 ribu guna memenuhi kebutuhan selama Ramadhan.

Terbaru, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Bantuan subsidi upah akan menyasar kepada 8,8 juta tenaga kerja, yang saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan pemberiannya.

"Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya untuk 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan pemerintah berencana memberikan bantuan untuk usaha mikro sebesar Rp600 ribu untuk setiap penerima dengan sasaran 12 juta pelaku usaha.