Kairo (ANTARA News) - Para Menteri Luar Negeri Liga Arab dalam pertemuan darurat di Markas Besarnya di Kairo pada Ahad menolak campur tangan militer asing di Suriah terkait krisis politik dan keamanan di negara itu.
Kendati demikian, Liga Arab mendesak pemerintah Suriah untuk mempercepat reformasi dan menghentikan aksi kekerasan terhadap oposisi yang sejak Maret lalu menyuarakan penumbangan rezim pimpinan Presiden Bashar Al Assad.
Sekretaris Jenderal Liga Arab dalam pidato pembukaan mengatakan, Liga Arab tidak akan tinggal diam untuk berupaya menghentikan kekerasan di Suriah yang oleh PBB diperkirakan telah menewaskan lebih 3.000 orang dalam konflik tujuh bulan terakhir.
Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar, Syeikh Hamad Bin Jassim Al Thani, yang memimpin sidang pertemuan darurat itu mengatakan Liga Arab tidak mentolerir agenda asing, namun menunjukkan keprihatinan terhadap kondisi di Suriah.
"Saudara kita di Suriah memerlukan bantuan untuk mencari jalan keluar dari krisis di sana," katanya.
Pertemuan darurat itu diprakarsai Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk mengkhususkan pembicaraan pada konflik Suriah.
Ini merupakan pertemuan kedua Menlu Liga Arab dengan agenda yang sama setelah sebelumnya juga bertemu di Kairo pada 13 September silam.
Beberapa organisasi pegiat hak asasi manusia (HAM) menggelar unjuk rasa di luar Markas Besar Liga Arab untuk mendesak para Menlu untuk mengambil langkah tegas terhadap pemerintah Damaskus.
Para pegiat HAM itu, antara lain mendesak agar keanggotaan Suriah di Liga Arab dibekukan dan mengakui Dewan Nasional Libya yang dibentuk oposisi.
Beberapa diplomat di Liga Arab mengungkapkan bahwa para Menlu berbeda pendapat mengenai desakan agar keanggotan Suriah di Liga Arab dibekukan sementara sebagai bagian dari menekan pemerintah Damaskus.
Delegasi Suriah yang dipimpin Wakil Tetap Libya untuk Liga Arab, Dubes Youssed Ahmad, mengatakan bahwa situasi di Suriah telah kembali tenang.
Ia mempertanyakan pertemuan darurat Liga Arab itu yang mengaitkannya dengan upaya Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mendorong resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap pemerintah Suriah.
Rancangan resolusi DK PBB itu diperkirakan akan mendorong campur tangan militer di Suriah dan mengakui Dewan Nasional Suriah seperti apa yang terjadi di Libya. (M043/M014)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011