Usulan nomor urut bakal dimentahkan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar, Taufiq Hidayat memperkirakan, usulan untuk mengembalikan penetapan calon legislatif dengan sistem nomor urut pada Pemilu 2014 bakal dimentahkan fraksi-fraksi.

Fraksi-fraksi yang ada di Komisi II DPR RI, lebih cenderung mempertahankan sistem dengan suara terbanyak.

"Suara terbanyak itu lebih sesuai dengan konstitusi dalam konteks penguatan kedaulatan rakyat," kata Taufiq, Jakarta, Minggu.

Pada awalnya, dari partai-partai sendiri memang mempertimbangkan mengembalikan sistem nomor urut di pemilu 2014. Hal ini, merujuk pada praktik sistem suara terbanyak di 2009 yang dianggap ikut menyumbang terpilihnya anggota legislatif tak berkualitas, serta, membuat pertarungan antar caleg di satu partai menjadi tak sehat.

"Meski demikian, adanya kekurangan tak berarti harus dirombak total. Kekurangan yang ada cukup disempurnakan dalam proses revisi," katanya.

Dicontohkan, terhadap persoalan rendahnya kualitas anggota terpilih maka perbaikannya telah dilakukan pada proses rekrutmen partai politik. Hal itu, dikatakan Taufiq telah dirumuskan pula dalam UU 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Sekarang itu harus dihadapi oleh masing-masing partai untuk lakukan manajemen internalnya. Jadi berapapun nomor urut caleg nantinya, adalah orang-orang yang tak berbeda jauh kualitasnya," kata dia.

Begitu juga, lanjutnya, terhadap potensi ‘perang’ antar caleg separtai tentunya juga menuntut peran dari internal partai itu sendiri.

Tak hanya itu saja, kata Taufiq, sistem nomor urut akan melahirkan kader-kader "jenggot".

Dia menuturkan, hal terpenting dari dipertahankannya sistem suara terbanyak adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Mengingat, apabila sistem dikembalikan pada daftar tertutup atau nomor urut maka akan menyuburkan keberadaan ‘kader jenggot’.

Dengan sistem nomor urut, kader-kader sebuah partai hanya akan berorientasi untuk mencari cara agar dekat dengan elit partai supaya diberikan nomor urut bagus. Pada akhirnya, kader yang dekat dengan rakyat akan tersisih.

"Sistem tertutup atau nomor urut akan lahirkan kader 'jenggot', budaya seperti sistem di Orde Baru lalu. Wakil rakyat hanya berorientasi ke pengurus partai,” tandasnya. (zul)