Seskab sebut mundurnya staf khusus pengaruhi serapan anggaran

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyebut mundurnya Muhammad Fadjroel Rachman sebagai staf khusus presiden memengaruhi serapan anggaran tahun 2021.

"Faktor pendorong penurunan penyerapan anggaran tahun 2021, dalam belanja pegawai, salah seorang staf khusus presiden Muhammad Fadjroel Rachman diangkat menjadi duta besar," kata Pramono dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.

Fadjroel bersama seluruh asisten dan pembantu asisten diberhentikan, menurut dia, tidak terserapnya hak keuangan.

Selain itu, faktor lain yakni optimalisasi belanja lembur karena adanya penerapan sistem WFO dan WFH pada pegawai. Selanjutnya, terkait dengan belanja barang, kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan akibat lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi hingga pertengahan tahun 2021.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021.

Pramono menjelaskan bahwa anggaran Sekretariat Kabinet RI mengalami lima kali perubahan atau refocusing dari pagu anggaran awal sebesar Rp339,75 menjadi Rp297,6 miliar.

Anggaran itu dibagi dalam dua program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp274,37 miliar dan program penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wakil presiden sebesar Rp23,29 miliar.

"Secara keseluruhan realisasi anggaran sebesar Rp286 miliar atau Rp96,3 persen," kata Pramono.

Sementara itu, APBN Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2022 sebesar Rp326,3 miliar untuk belanja operasional sebesar Rp258,3 miliar dan belanja nonoperasional sebesar Rp68 miliar.

Anggaran itu dibagi dalam dua program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp288,86 miliar dan program penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wakil presiden sebesar Rp37,4 miliar.

"Hingga 20 Maret 2022, program dukungan manajemen realisasi Rp51,7 miliar. Sementara itu, layanan presiden dan wapres sebesar Rp1,5 miliar," ungkap Pramono.