... Kok wakil menteri yang diurus, padahal banyak kewenangan pusat yang sudah diserahkan ke daerah. Kalau sekarang angkat wakil menteri banyak-banyak mau urus apa...

Kupang, NTT (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, menilai, penambahan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bukan jawaban terhadap perombakan kabinet tetapi justeru akan menguras anggaran negara.

"Kalau dilakukan pergantian menteri maka, SBY harus fokus pada kinerja menteri yang dinilai tidak maksimal selama dua tahun ini tetapi kalau menambah wakil menteri bukan jawaban tetapi justru akan menguras anggaran negara," kata Atang, di Kupang, Minggu.

Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Kupang itu juga mempertanyakan urgensi dari departemen-departemen yang mempunyai dua wakil menteri bagi perbaikan perekonimian bangsa ini ke depan.

"Saya juga heran, ini pergantian menteri atau membentuk kabinet. Kok wakil menteri yang diurus, padahal banyak kewenangan pusat yang sudah diserahkan ke daerah. Kalau sekarang angkat wakil menteri banyak-banyak mau urus apa," katanya dalam nada tanya.

Dalam kaitan ini maka, menurut dia, apa yang sedang dilakukan Presiden Susilo Yudhoyono saat ini sebagai langkah penyelamatan diri serta kelompok dan bukannya untuk kepentingan masyarakat luas.

"Penambahan wakil menteri ini untuk mengakomodir keinginan partai politik koalisi bukan untuk perbaikan bangsa. Lebih baik uang negara untuk gaji para wakil menteri ini diberikan untuk membangun ekonomi rakyat," katanya.


Perbaiki sistem

Dia menambahkan, perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak akan mengubah keadaan bangsa, karena sistemnya masih statis.

"Sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa perombakan kabinet hasilnya tetap sama saja, karena sistemnya tidak berubah. Yang diganti kan orangnya, bukan sistemnya. Jika memang demikian maka hasilnya tetap sama saja (tidak ada perubahan)," katanya.

Menurut Atang, sistem birokrasi yang baik harus bebas dan bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan kelompok atau organisasi yang dipimpinnya seperti para menteri saat ini.

"Orientasi pengabdian para menteri bukan kepada rakyat, tetapi kepada organisasi politiknya. Apa yang bisa kita harapkan jika model pemerintahan dibangun seperti ini," ujarnya.

Ia menegaskan sistem birokrasi yang benar adalah hanya berorientasi pada pelayanan publik dan bukan kepada kekuasaan.

"Jadi yang harus diperbaiki adalah sistem birokrasinya. Kalau sistem birokrasinya tidak diperbaiki maka setiap bulan dilakukan pergantian menteri pun tidak akan mengubah kondisi bangsa ini ke arah yang lebih baik," katanya.

Artinya, siapa pun yang ditunjuk menjadi menteri, seharusnya melepaskan simbol partai politik yang dipikulnya agar dapat mengabdi total pada pelayanan publik.

Justru yang terjadi, kata Atang, para menteri yang duduk dalam kabinet SBY-Boediono malah terus berupaya melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dengan menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. (SYS)

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011