SANA: konstitusi baru Suriah akan siap dalam empat bulan

Damaskus (ANTARA News/AFP) - Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Sabtu mengumumkan pembentukan komisi ad hoc yang ditugasi untuk mempersiapkan konstitusi baru bagi Suriah dalam empat bulan, kata kantor berira resmi Suriah, SANA.

Kantor berita itu mengatakan, Prersiden Bashar Assad telah mengeluarkan sebuah surat keputusan untuk membentuk komisi nasional guna merancang konstitusi dalam waktu "tak melebihi empat bulan dari tanggal pembentukannya".

Komisi yang memiliki 29 anggota itu, dipimpin oleh mantan menteri kehakiman Mizhar al-Annbary, mencakup Qadri Jamil, yang memimpin delegasi Suriah ke Rusia, Selasa.

Mohammad Bkheitan, seorang pejabat senior di partai Baath yang berkuasa, mengatakan awal pekan ini bahwa untuk dokumen baru itu akan diminta persetujuan duapertiga parlemen yang didominasi Assad sebelum diajukan ke referendum.

Konstitusi baru adalah salah satu permintaan penting gerakan protes yang meletus pada 15 Maret lalu -- yang pada awalnya hanya minta kebebasan yang lebih besar dan kemudian minta penggulingan Bashar al-Assad.

Keputusan itu dibuat sehari setelah beberapa aktivis mengatakan pasukan keamanan telah menembak dan menewaskan 12 orang dalam demonstrasi yang diadakan untuk mendukung tentara-tentara yang membelot di beberapa kota besar dan kota sedang.

Komisaris hak asasi manusia PBB Navi Pillay mengatakan, Jumat, bahwa lebih dari 3.000 orang, termasuk 187 anak, telah tewas dalam tindakan keras terhadap pembangkang di negara itu.

Menurut laporan-laporan aktivis, pasukan keamanan telah menghadapi perlawanan bersenjata dan pembelotan yang meningkat, dengan bentrokan antara tentara dan pembelot mengakibatkan 36 orang tewas, termasuk 25 tentara, pada Kamis saja.

Pillay memperingatkan Suriah berisiko menghadapi "perang saudara total " kecuali masyarakat internasional bertindak.

Utusan-utusan Jerman, Prancis, Inggris dan Portugal telah menyampaikan serangan berbahaya pasukan Bashar al-Assad terhadap pemrotes dalam konsultasi di belakang pintu tertutup di Dewan Keamanan PBB, Jumat. (S008/A011)