"Saya masih dalam proses mendengarkan pandangan internal BI, publik, dan DPR. Secara umum, ada enam aspek, Insya Allah bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara," kata Perry di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, enam program itu adalah menindaklanjuti kebijakan moneter yang sudah berjalan baik ini dengan mendorong suku bunga menurun sehingga bisa diikuti dengan penurunan suku bunga di perbankan.
"Sehingga kontribusi moneter yang stabil ini bermanfaat bagi peningkatam ekonomi masyarakat," kata Perry yang sekarang menjabat sebagai Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI itu.
Program kedua, lanjutnya adalah memperkuat antisipasi dampak krisis global dengan membangun mekanisme pencegahan krisis seperti protokol manajemen krisis terkait nilai tukar dan perbankan.
"Program ini harus bekerja sama dengan Kemenkeu untuk membangun protokol manajemen krisis itu, supaya inline dengan apa yang dilakukan di pasar oblogasi dan pasar modal," katanya.
Program ketiga, terkait perbankan adalah dengan mengupayakan peningkatan efisiensi, intermediasi dan menyiapkan ketahanan perbankan nasional serta daya saing menghadapi persaingan bebas.
Program keempat adalah sistem pembayaran, yang akan dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dalam pembentukan "national payment gateway", baik di dalam payment sistem nasional maupun hubungan sistem pembayaran dengan luar negeri.
Program kelima, adalah meningkatkan peran BI untuk memberdayakan sektor riil, sejalan dengan mandat BI untuk melakukan stabilisasi harga, rupiah, dan yang lain.
"BI perlu juga berkiprah di sektor riil. Khususnya untuk sektor UMKM karena ini penting untuk meningkatkan perekonomian rakyat," katanya.
Program keenam, adalah meningkatkan dan memperkuat kondisi keuangan BI dan tata kelola manajemen di BI, seperti dengan memperbaiki kompetensi dan integritas setiap karyawan dan pimpinannya.
Siap terima masukan
Selain enam program tersebut, Perry yang telah bekerja di BI sejak 1992 mengatakan dirinya terbuka untuk menerima masukan dalam perbaikan Bank Indonesia jika dirinya mendapatkan amanah menduduki jabatan deputi gubernur.
"Saya siap memegang amanat kalau diberikan. Dari dulu sampai sekarang, kalau diberikan jabatan adalah amanat.Saya sudah berkarir panjang di BI. Apa yang saya lakukan selama ini di BI adalah memperkuat kinerja BI seperti terlihat seperti sekarang. Ini jadi bagian komitmen saya ke depan," katanya.
Sementara mengenai rencana pendirian OJK, Perry mengharapkan meski nantinya akan ada pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK, dirinya berharap kewenangan BI untuk mengawasi perbankan tetap ada terutama untuk kepentingan stabilitas moneter.
"Harus ada peran bank sentral dalam pengawasan perbankan, bahkan nonbank. Itu bagian yang sedang dalam pembahasan. Bagaimana keputusan politik mengarah.Apa pun resolusinya, harus ada kewenangan BI dalam perbankan. Sebab kalau tidak, bagaimana bank berhubungan dengan bapaknya bank atau bank sentral," katanya.
Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo pada tanggal 25 Pebruari 1959. Sebelum menempati pos yang sekarang sebagai Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM) Bank Indonesia, Perry Warjiyo adalah Direktur Eksekutif, South East Asia Voting Group (SEAVG), International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2007-2009.
Ia memulai karirnya di Bank Indonesia sebagai staf di Desk Penyelamatan Kredit, Urusan Pemeriksaan dan Pengawasan Kredit. Pada tahun 1992 hingga 1995, ia menjadi staf gubernur BI dan tahun 1998 diangkat sebagai Kepala Biro Gubernur. Tahun 2003 Perry Warjiyo diangkat sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan, dan tahun 2005 sebagai Direktur DKM.
Perry Warjiyo menamatkan gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Gelar Msc dalam bidang ekonomi moneter dan internasional diraih dari Iowa State University, Ames, AS pada tahun 1988. Pada tahun 1991, ia juga berhasil meraih gelar Ph.D dari universitas yang sama, Iowa State University, untuk bidang ekonomi moneter dan internasional.
Perry untuk ketiga kalinya akan bertarung memperebutkan kursi deputi gubernur BI, setelah pada 2009 dan 2010 gagal. Tahun ini Perry yang disebut "jago moneter "dari BI akan bersaing dengan Direktur Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Ronald Waas.
(D012/A011)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
