Menurut Panglima TNI, pemberitaan itu seolah-olah menngecilkan tugas dan meniadakan peran prajurit TNI di kedua daerah tersebut.
"Istilah pencaplokan menyebabkan prajurit gundah karena seolah-olah mereka tak menjalankan tugas dengan baik," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Agus menjelaskan, semua jajaran TNI, dari pusat hingga daerah, sudah melakukan tugas dengan baik menjaga perbatasan, termasuk menjaga agar jangan sampai satupun patokpun perbatasan bergeser. Bahkan, katanya, prajurit TNI selalu menggelar patroli bersama dengan pasukan Malaysia di wilayah perbatasan itu.
"Pangdam sudah mengecek, tak ada satupun patok yang bergeser. Kami tegaskan tidak ada pencaplokan," kata Agus.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tritamtomo menyatakan, masalah perbatasan ini tak bisa diselesaikan hanya oleh TNI sendiri, namun harus bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya.
Peran serta Pemerintah Daerah setempat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya usulkan dibentuk sebuah jejaring tugas bersama lintas instansi yang secara periodik melakukan pemantauan serta penjagaan perbatasan," kata Tritamtomo.
Sedangkan, anggota Komisi I DPR RI, M Najib mengatakan ada perbedaan data dengan kenyataan di lapangan, khususnya soal penjanjian Belanda-Inggris dengan MOU 1975,1976 dan 1978.
"DPR RI sendiri mempertanyakan status MoU itu. Apakah baru mengikat mana kala sudah diratifikasi DPR RI atau cukup dengan MoU itu saja," kata politisi PAN itu.
Ia meminta klarifikasi wilayah Tanjung Datu yang berada di wilayah Indonesia-Malaysia. Ia juga mempertanyakan apakah Taman Negara yang dibangun Malaysia ada di wilayah Negeri Jiran atau daerah sengketa.
"Ini perlu ada penjelasan," kata Najib. (zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
