"Penambahan wakil menteri jelas menambah beban bagi APBN," kata Megawati usai Pelantikan Pengurus Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Departemen Keuangan dan Perbankan serta PP Baitul Muslimin Indonesia di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat petang.
Menurut dia, penambahan pos wakil menteri tak perlu dipersoalkan lebih jauh karena itu merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Yang jadi pertanyaan bagi saya, apakah semua kementerian harus diisi dengan wakil menteri. Gaya saya dulu berbeda dengan gaya pemerintahan sekarang," kata mantan Presiden kelima RI itu.
Mega menilai penambahan jumlah kursi wakil menteri seharusnya tidak perlu dilakukan karena dengan menteri yang ada sudah berjalan dengan baik.
Ia pun enggan mengomentari proses reshuffle kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang telah menyita perhatian publik.
Dalam reshuffle kabinet kali ini Presiden SBY bukan hanya melakukan mengganti menterinya, bahkan Presiden SBY menambah pos strategis wakil menteri di dua kementerian yaitu Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Pariwisata dan Kebudayaan.
(T.S037/007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
