IWAPI Kota Malang harus semangat, saya sebagai pembina berharap program-program yang dimunculkan nantinya sinergis dengan kebijakan pemerintah daerah dalam membina UMKM di Kota MalangMalang, Jawa Timur (ANTARA) - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Malang diharapkan mampu memberi stimulus dalam upaya penguatan perekonomian Kota Malang, Jawa Timur.
Wali Kota Malang Sutiaji di Kota Malang, Sabtu mengatakan bahwa DPC IWAPI Kota Malang diharapkan mampu menjadi wadah dan bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"IWAPI Kota Malang harus semangat, saya sebagai pembina berharap program-program yang dimunculkan nantinya sinergis dengan kebijakan pemerintah daerah dalam membina UMKM di Kota Malang," kata Sutiaji.
Sutiaji menjelaskan, salah satu stimulus penguatan ekonomi Kota Malang melalui keberadaan UMKM yang ada, bisa diberikan dalam bentuk berbagai pelatihan yang saat ini dibutuhkan oleh para pelaku usaha kecil dalam menghadapi era digitalisasi.
Menurutnya, dalam memberikan stimulus kepada para pelaku usaha skala kecil tersebut, IWAPI Kota Malang bisa bersinergi dengan pemerintah daerah seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) dan lainnya.
"Perlu dilakukan penguatan melalui pelatihan-pelatihan, dan itu menjadi tugas dari pemerintah," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, para pelaku UMKM juga harus dibekali dengan pengetahuan terkait perkembangan era digitalisasi, yang saat ini memiliki andil besar dalam menciptakan strategi pemasaran yang efektif.
"Dalam kacamata outlook 2023, Saat ini kita masih dalam disrupsi digitalisasi. Pandemi COVID-19, pada akhirnya memberikan percepatan tentang bagaimana digitalisasi harus segera dapat dilaksanakan," tambahnya.
Secara garis besar, menurutnya, langkah penguatan di berbagai sektor termasuk perekonomian khususnya pada masa pandemi menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait dengan strategi dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi mikro.
Diharapkan, kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dapat ditangkap dengan baik oleh pemangku kepentingan, khususnya dalam upaya penguatan ekonomi lokal sehingga terbentuk kemandirian ekonomi dan menciptakan produk lokal yang berdaya saing.
Untuk mendukung program tersebut, lanjut Sutiaji, sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo, maka alokasi anggaran baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mayoritas untuk UMKM.
"Ke depan, 40 persen alokasi anggaran baik APBN maupun APBD harus dapat dialirkan kepada UMKM lokal dan itu sesuai dengan perintah Presiden. Ekonomi lokal harus dapat berjalan," katanya.
Baca juga: Sejarah telah membuktikan perempuan patut diperhitungkan
Baca juga: IWAPI dorong perempuan pelaku usaha "melek" digital
Baca juga: Peran IWAPI kembangkan UMKM di NTB diapresiasi
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
