"Kami melihat ini sebagai langkah penting yang merespon aspirasi Rakyat Burma," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Victoria Nuland atas pembebasan sejumlah tahanan politik di Myanmar, yang dulu bernama Burma, lapor AFP.
"Kami belum melihat daftar lengkap. Kami percaya bahwa masih ada sejumlah besar tahanan politik di penjara, dan kami mengimbau semua dari mereka untuk segera dibebaskan," kata Nuland kepada wartawan.
Oposisi di Myanmar menyatakan kekecewaannya dengan banyakmya pemberian amnesti, namun meninggalkan banyak pembangkang ternama masih berada di balik jeruji besi.
Rezim mengampuni sekitar 200 tahanan politik, kata pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pro demokrasi Aung San Suu Kyi, tetapi masih mempertahankan sebagian besar, sekitar 2.000 tahanan politik tetap terkunci.
Meskipun demikian, Nuland mengatakan "ini merupakan langkah penting, dan kami ... terus berbicara dengan pemerintah Birma dan tokoh=tokoh lain tentang masalah ini. "
Pemerintahan Obama - yang telah menerapkan kebijakan `dual-track`
melakukan pendekatan diplomatis dengan Myanmar sementara tetap mempertahankan sanksi menentangnya - juga menyambut tanda-tanda perubahan politik di negara itu.
Pemerintah Presiden Barack Obama bulan lalu memuji Presiden Myanmar Thein Sein karena menghentikan pembangunan bendungan senilai 3,6 miliar dolat AS, dan mengatakan itu menunjukkan kepemimpinan yang didukung militer mendengarkan rakyatnya.
Senator John Kerry, ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat yang berpengaruh mengatakan, "presiden Myanmar telah mengambil langkah positif dengan melepaskan ratusan tahanan yang hanya memperjuangkan demokrasi.
"Langkah Presiden U Thein Sein adalah tanda terbaru bahwa ia dan penasihatnya tampaknya akan menjauhkan diri dari kebijakan yang gagal di masa lalu," katanya.
"Pada hari-hari mendatang, kami akan mengawasi dengan cermat untuk melihat bagaimana para tahanan politik yang dibebaskan diperlakukan, dan apakah ya atau tidak perkembangan ini adalah keputusan mengisolasi atau gerakan yang lebih luas yang mencakup pembebasan semua tahanan atas tuduhan politik." (AK/C003)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
