Ketua Komisi VII DPR nilai positif kenaikan harga Pertamax

Dengan harga jual Pertamax sekarang, Pertamina sebenarnya masih nombok Rp3.500 per liter

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai positif penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamax, sebab, meski mengalami kenaikan menjadi Rp12.500 per liter namun sebenarnya BUMN itu masih menjual di bawah harga keekonomian.

Di tengah kenaikan harga minyak dunia yang terus melesat, tambahnya, di Jakarta, Jumat, Pertamina memang tidak punya pilihan lain, kecuali menyesuaikan harga Pertamax yang notabene adalah BBM nonsubsidi.

"Meski begitu, kami menilai positif. Sebab, penyesuaian harga BBM RON 92 tersebut, masih di bawah harga keekonomian. Dengan harga jual Pertamax sekarang, Pertamina sebenarnya masih nombok Rp3.500 per liter,” kata Sugeng dalam keterangannya.

Kondisi demikian, menurut dia, menjadi bukti bahwa Pertamina sangat mempertimbangkan daya beli masyarakat. Selain itu, sebenarnya Pertamax merupakan BBM yang ditujukan untuk kalangan masyarakat mampu.

Itu pun, lanjutnya dengan volume penjualan yang sangat kecil, yakni hanya 14 persen dari total penjualan BBM Pertamina. Berbeda dengan Pertalite, yang ditujukan bagi kalangan menengah ke bawah dengan volume penjualan mencapai 53 persen.

"Untuk BBM jenis RON 90 tersebut (Pertalite), Pertamina sudah memastikan bahwa tidak terdapat kenaikan harga," katanya.

Dan tak kalah penting, menurut Sugeng, sebagai BBM non subsidi, kenaikan tersebut juga sesuai dengan formula harga dari KESDM dan selanjutnya dapat menjadi floating price.

Dikatakannya, harga jual baru Pertamax, ternyata masih sangat kompetitif dibandingkan SPBU swasta, yang menjual BBM RON 92 seharga Rp12.990 per liter.

"Apalagi, penyesuaian harga Pertamax, baru dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sejak tahun 2019," jelas Sugeng.

Pertamina mengumumkan penyesuaian harga Pertamax, terhitung sejak 01 April 2022 mulai pukul 00.00 waktu setempat menjadi Rp12.500 per liter, untuk daerah dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.