Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Negara BUMN, mempertimbangkan alternatif penyelesaian masalah likuiditas PT Garuda Indonesia, dengan menggunakan dana cadangan modal di BUMN-BUMN, antara lain milik PT Jamsostek dan PT Telkom. "Kita sedang melakukan pendalaman bagaimana kelebihan modal di BUMN itu dapat dialihkan ke Garuda," kata Meneg BUMN Sugiharto seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR yang berakhir, Rabu dini hari. Menurut dia, kondisi keuangan Garuda saat ini tidak sehat dan itu ditandai dengan rasio utang terhadap modal (DER) yang mencapai 25 berbanding 1 dan telah mengarah ke arus kas negatif. Dia mengakui kesulitan keuangan Garuda telah terjadi sejak beberapa tahun lalu akibat investasi berlebihan dengan tingkat pengembalian yang tidak sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, katanya, mustahil bagi perusahaan bangkit tanpa ada rekapitalisasi ataupun penambahan modal. Secara operasional, Garuda sudah pada posisi negatif karena harus mengeluarkan biaya operasional rata-rata 9 juta dolar AS per bulan dan bahkan dalam empat bulan ke depan diperkirakan harus menyediakan dana hingga 45 juta dolar AS. Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Revrizal mengatakan secara politik DPR mendukung penyelamatan Garuda dengan pola rekapitalisasi, dengan syarat harus melakukan efisiensi operasional. Puncak kesulitan keuangan Garuda terjadi ketika perusahaan "plat merah" itu tidak sanggup membayar utang kepada kreditor sebesar 55 juta dolar AS hingga jatuh tempo pada akhir 2005. Utang Garuda saat ini mencapai 790 juta dolar AS, yang terdiri dari 510 juta dolar utang ke European Credit Agency (ECA), 130 juta dolar kepada pemegang surat utang (promissory note) dan sisanya sekitar 150 juta dolar pada Bank Mandiri dan PT Angkasa Pura. Menurut Menteri, Kementrian BUMN dan Depkeu serta DPR sudah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan restrukturisasi utang Garuda karena tidak mungkin mengandalkan dana dari APBN. Ia juga mengemukakan dalam hal ini PT Jamsostek yang memiliki investment fund di perbankan yang mencapai sekitar Rp31 triliun dan Telkom yang memilkiki surplus dana mencapai miliaran rupiah dapat dialihkan untuk mengatasi kesulitan Garuda. "Kementrian BUMN sebagai pemegang saham Jamsostek dan Telkom memiliki kewenangan untuk itu, namun masalah pengalihan ini tidak begitu saja, karena harus ada perhitungan rating dan risiko pendanaan yang bisa dipertanggungjawabkan. (*)

Copyright © ANTARA 2006