Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, menyarankan Presiden Yudhoyono untuk mengabaikan saja para pembantunya, seperti Mensesneg, Kepala UKP4 atau bahkan Wapres, yang bisa mengganggu konsentrasinya dalam penyusunan kabinet.
Demi menjaga momentum perubahan yang sangat didamba rakyat, menurut Herdi di Jakarta Rabu, Presiden Yudhoyono harus menunjukkan sikap tegas memilih kepentingan rakyat banyak ketimbang memenuhi harapan pihak-pihak tertentu yang ada disekelilingnya itu.
"Sekarang ini jelas terlihat bahwa SBY menghadapi kesulitan dalam menyusun kabinet barunya. Hal itu dikarenakan adanya kontrak politik antara presiden dengan parpol dan juga faktor orang-orang disekelilingnya yang pasti punya kepentingan juga," ujarnya.
Menurut dia, Presiden seharusnya mengabaikan semua faktor yang bisa menghambat dirinya dalam menyusun formasi kabinet kerja dan bukan kabinet politik, mengingat harapan rakyat pada perbaikan kinerja pemerintahan sudah sedemikian besar.
"Mengangkat dan memberhentikan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden dan untuk itu tentunya SBY tidak perlu menimbang terlalu banyak tekanan kelompok politik atau orang-orang tertentu," ujarnya.
Herdi Sahrasad juga menyarankan agar format kabinet baru hasil reshuffle benar-benar diisi oleh figur-figur menteri yang profesional di bidangnya, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik para elite parpol semata.
Ditegaskannya bahwa akomodasi kepentingan politik kalangan parpol dalam kabinet hanya akan menjadi ajang jebakan pemerintahan SBY, mengingat orientasi para menteri dari parpol itu hanyalah sekadar mengamankan posisi menjelang 2014.
"Karenanya ketika nanti pada saat diumumkan ternyata kabinet masih tetap tidak berubah dari sebelumnya, maka pastilah publik, kalangan dunia usaha atau media akan melecehkannya," ujarnya.
Secara terpisah, pengamat politik UI Adrinof Chaniago mengatakan bahwa orang-orang yang mencari keuntungan atau kesempatan dalam momentum pergantian jabatan publik akan selalu ada.
Dalam konteks pergantian anggota kabinet, menurut Adrinof, sepenuhnya akan tergantung pada bagaimana Presiden Yudhoyono bersikap kepada sekelompok orang yang pasti berupaya keras mempengaruhi keputusannya.
Dikemukakan Adrinof, seharusnya Presiden Yudhoyono tidak perlu lagi bimbang dalam mengambil keputusan reshuffle itu setelah ia sendiri mengumumkan kepada publik tentang kriteria menteri yang akan diganti maupun tujuan dilakukannya perombakan kabinet.
"Dengan berpatokan pada kriteria-kriteria yang telah diumumkannya itu, maka pengaruh para pembisik dan kelompok penekan presiden sudah bisa diminimalkan," demikian Adrinof.
(ANTARA)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
