Pemerintah fasilitasi komoditas hortikultura berorientasi ekspor

Potensi komoditas hortikultura berorientasi ekspor ini perlu di dukung dengan fasilitasi perdagangan, logistik dan infrastruktur

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan potensi komoditas hortikultura berorientasi ekspor perlu terus didukung dengan memfasilitasi perdagangan, logistik, dan infrastruktur.

"Potensi komoditas hortikultura berorientasi ekspor ini perlu di dukung dengan fasilitasi perdagangan, logistik dan infrastruktur," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sepanjang 2021, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus tertinggi dalam sejarah yakni sebesar 35,33 miliar dolar AS.

Memasuki 2022, catatan positif tersebut berlanjut di Januari dan Februari 2022 yang mana neraca perdagangan mengalami surplus 4,79 miliar dolar AS dan merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, ekspor pertanian meningkat sebesar 35,11 persen sepanjang 2021. Ekspor produk hortikultura tercatat mencapai 0,72 miliar dolar AS dan memecahkan rekor tertinggi sejak tahun 2012.

Namun, masih terdapat tantangan dalam aktivitas ekspor-impor diantaranya kebijakan pengendalian ekspor-impor antarkementerian/lembaga (K/L) saat ini yang belum terintegrasi.

"Hal tersebut menyebabkan belum tersedianya kesamaan data terkait kebutuhan ekspor dan impor," katanya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemenko Perekonomian bersama Stranas PK, lembaga National Single Window, dan kementerian/lembaga terkait bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah di bidang ekspor dan impor, sehingga permasalahan yang selama ini ada dalam pengelolaan kebijakan ekspor dan impor dapat diatasi.

Neraca komoditas akan disediakan dalam suatu sistem interface tunggal terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) yang merupakan subsistem dari sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Untuk penyelesaian proses perizinan ekspor dan impor, pelaku usaha cukup berhubungan dengan SNANK dan selanjutnya SNANK akan mengalirkan data dan informasi dari pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Sistem pelayanan perizinan ekspor dan impor secara terintegrasi diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha serta menghilangkan redundansi dan duplikasi data.

Selain itu, diperlukan juga terobosan kebijakan terkait logistik dan infrastruktur. Logistik berkaitan dengan pengelolaan aliran barang (flow of goods), aliran informasi (flow of information) dan aliran uang (flow of money) mulai dari pengadaan (procurement), penyimpanan (storage), dan penghantaran (delivery services) secara efektif dan efisien.

Melalui kebijakan pendukung pengembangan ekonomi desa dan daerah transmigrasi, yaitu Program Penguatan Konektivitas Desa, Kota, dan Pasar Global, diharapkan tercipta efisiensi logistik produk-produk dari desa dan daerah transmigrasi sehingga dapat berdaya saing dan menembus pasar global.

Selain itu, dukungan bagi komoditas berorientasi ekspor yang diberikan pemerintah adalah melalui insentif fiskal dan kawasan berikat di antaranya adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Baca juga: Pemerintah kembangkan kawasan hortikultura berorientasi ekspor
Baca juga: Kemenko Perekonomian ungkap peluang ekspor teh RI
Baca juga: Pemerintah kembangkan Desa Ekspor tingkatkan kesejahteraan masyarakat