Kementerian PUPR perlu perketat pengawasan lelang bidang konstruksi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan pihaknya meminta Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperketat pengawasan terhadap setiap proses lelang pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi.

Lasarus dalam rilis di Jakarta, Kamis, mengungkapkan terdapat beberapa masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa bidang konstruksi di Indonesia.

Menurut dia, salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah terkait dengan adanya dugaan lolosnya penawaran dengan harga di bawah 80 persen dari pagu anggaran.

"Selama ini masih banyak kita temukan persoalan-persoalan pengadaan barang dan jasa. Contoh penawaran di bawah 80 persen dari nilai pagu. Sebetulnya kan berat bagi pelaksanaan, tapi penawaran di bawah 80 persen belum ada mekanisme untuk pemerintah menggugurkan," paparnya.

Ia juga mengungkapkan perlu adanya pemantauan pada perencanaan, terutama apabila pekerjaan dilakukan dengan harga penawaran rendah namun bisa terselesaikan.

Komisi V DPR RI juga meminta Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan LPJK untuk meningkatkan koordinasi dengan LKPP terkait dengan evaluasi, perumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan pelelangan.

Selain itu Komisi V DPR RI juga meminta Ditjen Bina Konstruksi memberikan ruang bagi penyedia jasa konstruksi lokal untuk ambil andil dalam pengadaan barang dan jasa di daerahnya

Sebagaimana diwartakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyiapkan keringanan izin usaha konstruksi dalam rangka mempermudah iklim usaha jasa konstruksi nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jasa sektor konstruksi bidang PUPR merupakan salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik.

“Hal ini terbukti dari terserapnya 94,21 persen anggaran Kementerian PUPR TA 2021. Dari total pagu anggaran Rp152,09 triliun, Kementerian PUPR berhasil menyerap Rp143,29 triliun,” kata Menteri Basuki.

Sebelumnya Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) berharap pemerintah melibatkan kontraktor lokal untuk mengerjakan infrastruktur di daerah.

"Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen akan terus melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah. Kami berharap pemerintah bisa tetap melibatkan kontraktor swasta lokal di berbagai daerah untuk pekerjaannya," kata Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Hartawi saat Musyawarah Umum Nasional (Munasus) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) atau M2G di Jakarta, 22 Maret 2022.