Parlemen Tunisia akan menentang presiden dengan sidang paripurna

Tunis (ANTARA) - Para anggota parlemen Tunisia mengatakan mereka akan menentang Presiden Kais Saied dan pada Rabu melanjutkan sidang paripurna pertama.

Saied sejak musim panas lalu menangguhkan parlemen ketika dia memerintah Tunisia sendirian.

Lebih dari separuh anggota parlemen diharapkan menghadiri rapat daring dan mengadakan pemungutan suara menentang "langkah-langkah luar biasa" yang digunakan Saied sejak Juli untuk mengesampingkan konstitusi demokratis 2014 dan memerintah sendirian.

Sidang parlemen itu merupakan tantangan parlemen paling menohok terhadap Saied, yang telah menganggap parlemen itu sebagai "masa lalu".

Saied pada Senin malam mengeluarkan peringatan keras bahwa angkatan bersenjata akan menghadapi "mereka yang mendorong rakyat Tunisia untuk berperang".

Meski sidang parlemen itu mungkin menegaskan meningkatnya penentangan terhadap Saied dan akan menantang legitimasi gerakannya, sidang itu tidak akan mengubah cengkeraman Saied pada kekuasaan.

"Kami akan melanjutkan sidang yang dinantikan dan tidak takut membela lembaga yang sah," kata Yamina Zoglami, anggota parlemen dari Ennahda yang Islamis moderat.

"Rakyat tidak menarik kepercayaan dari kami. Presiden menutup parlemen dengan tank."

Kepercayaan parlemen yang meningkat mencerminkan penentangan yang meluas terhadap Saied ketika ia mencoba untuk merevisi konstitusi, seraya mengambil alih peradilan dan memberlakukan pembatasan baru pada masyarakat sipil.

Ennahda adalah partai terbesar di parlemen dengan seperempat jumlah kursi dan pemimpinnya Rached Ghannouchi merupakan ketua parlemen. Enahda telah menjadi kritikus paling lantang terhadap Saied.

Meskipun partai-partai politik tetap terbelah satu sama lain, lebih banyak dari parpol itu sekarang secara terbuka berunjuk rasa menentang Saied dan menuntut dia mengadopsi pendekatan inklusif pada upaya merestrukturisasi politik negara.

Tunisia melengserkan pemerintahan otokratis dalam revolusi 2011 dan memperkenalkan demokrasi, tapi sistemnya yang membagi kekuasaan antara presiden dan parlemen terbukti tidak populer setelah bertahun-tahun mengalami kelumpuhan politik dan stagnasi ekonomi.

Saied, seorang pendatang baru politik dan profesor hukum tata negara, terpilih pada 2019 dalam kemenangan telak putaran kedua melawan seorang taipan media yang menghadapi tuduhan korupsi, dan Saied berjanji untuk membersihkan politik Tunisia.

Para pengkritiknya menuduhnya melakukan kudeta musim panas lalu ketika dia menggulingkan parlemen terpilih dan beralih memerintah sendirian. Para pengritik itu mengatakan reformasi politik Saied kurang kredibel.

Ketika ekonomi bergerak menuju bencana dan pemerintah mencari talangan internasional serta serikat pekerja yang kuat memperingatkan ihwal pemogokan umum, banyak orang Tunisia menjadi kecewa dengan fokus Saied pada perubahan konstitusi.

Namun, intervensi Saied musim panas lalu tampaknya sangat populer di negara yang muak dengan pertengkaran politik yang menjadi ciri era demokrasi ketika lapangan kerja semakin langka dan layanan publik menurun.

Sumber: Reuters