Kesembilan BUMN konstruksi yang dipanggil rapat itu meliputi PT Adhi Karya (persero) tbk, PT Amarta Karya (persero), PT Istaka Karya (persero), PT Brantas Abipraya (persero), PT Hutama Karya (persero), PT PP (persero) tbk, PT Nindya Karya (persero), PT Waskita Karya (persero), dan PT Wika (persero).
Pendapatan sembilan BUMN konstruksi tidak lebih dari Rp30 triliun per tahun. Jumlah ini tidak jauh beda dari anggaran Kementrian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai Rp37,2 triliun.
Dalam rapat dengar pendapat ini, dibahas enam pertanyaan dari DPR antara lain mengenai program transformasi yang dilakukan kesembilan BUMN konstruksi dan kondisi keuangannya selama tiga tahun terakhir, kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap negara, langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk bersinergi dengan BUMN lain, program-program perusahaan yang feasible atau memungkinkan, upaya peningkatan kinerja pada 2011 dan rencana kerja pada 2012 serta pendapat perusahaan-perusahaan mengenai kebijakan "rightsizing".
Program transformasi yang didorong pemerintah pada kesembilan BUMN konstruksi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja daya saing dan mendorong mereka untuk melakukan perluasan pasar tidak hanya mengandalkan proyek-proyek pemerintah (Kementrian PU).
Kendala yang dihadapi sembilan BUMN konstruksi adalah modal perusahaan sehingga perusahaan harus menggunakan kredit yang bunganya tinggi sementara margin yang diperoleh dari proyek relatif kecil karena ketatnya persaingan dalam industri konstruksi.
(SDP-09)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
