Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) hasil Muktamar Semarang, Muhaimin Iskandar, menilai saat ini sudah tidak ada lagi konflik internal dalam tubuh PKB, yang ada hanya manuver sejumlah orang, antara lain Choirul Anam yang mengkalim selaku Ketua DPP PKB hasil Muktamar Surabaya. "Tidak ada konflik, semua baik-baik saja, tinggal satu dua orang yang bermanuver, seperti Anam," kata Muhaimin di sela-sela peluncuran Kongres I Garda Bangsa, sayap pemuda PKB, dan kegiatan donor darah di kantor DPP PKB, Kalibata, Jakarta, Selasa. Menurut Muhaimin, dari dulu pihaknya tidak suka berkonflik maupun berbicara soal konflik, namun lebih berkonsentrasi pada kinerja partai.Muhaimin mengemukakan, tidak suka dengan penyebutan islah dan lebih memilih istilah kebersamaan alami untuk menyelesaikan perbedaan di partai. Ia pun menyatakan, pihaknya kini juga sedang mencarikan posisi yang tepat untuk sejumlah orang yang selama ini berbeda pendapat, baik posisi di DPP, DPR, maupun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)."Misalnya, Khofifah nanti jadi pimpinan komisi di DPR," katanya. Khofifah yang dimaksudnya adalah Khofifah Indar Parawansa, yang mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan tokoh PKB dari Nahdlatul Ulama (NU). Muhaimin terlihat enggan menanggapi langkah DPP PKB hasil Muktamar Surabaya yang belakangan ini terus mengupayakan kejelasan status PKB dengan mendatangi Departemen Hukum, Perundangan, dan Hak Asasi Manusia (Depkumdang dan HAM). Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB hasil Muktamar Surabaya, Idham Colied, setuju bahwa konflik PKB sudah selesai dan tinggal satu dua orang saja yang bermanuver. "Betul, konflik sudah selesai dan yang bermanuver itu Imin dan Faisal," katanya. Imin adalah nama panggilan bagi Muhaimin Iskandar, sedangkan Helmy Faisal Zaini adalah Wakil Sekjen PKB hasil Muktamar Semarang. Idham pun menjelaskan, secara hukum konflik PKB telah selesai dengan keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Alwi Shihab, dengan konsekuensi menjadikan DPP PKB hasil Mukatamar Surabaya sebagai kepengurusan yang sah. "Hanya saja, memang secara politis masih ada yang main-main. Selain pemerintah sendiri atau Menkumham, juga karena Imin Cs yang tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan perbaikan partai dengan dasar aturan yang jelas," katanya. Secara terpisah, Khofifah Indar Parawansa, yang anggota Komisi VI DPR RI, ketika dimintai pendapatnya mengenai tawaran posisi dari kubu Muhaimin kepadanya hanya berkomentar, "Mungkin ia sudah capek mengancam, sekarang mau dikasih kue. Orientasi saya pada fungsi, bukan posisi." (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
