Anwar Ibrahim bimbang MySejahtera dimiliki perusahaan Singapura

Tidak ada kesepakatan yang transparan mulai April 2020

Kuala Lumpur (ANTARA) - Ketua oposisi parlemen Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan kebimbangannya karena aplikasi untuk mendeteksi COVID-19, MySejahtera, dimiliki oleh KPISoft/Entomo yang seratus persen dimiliki oleh entitas Singapura, Entomo Pte Ltd.

"Berdasarkan laporan Komisi Perusahaan Malaysia seratus persen dimiliki Singapura," kata Presiden PKR tersebut dalam pernyataannya kepada media di Kuala Lumpur, Selasa.

Sebelumnya Menkes Malaysia mengatakan ketika mengambil alih Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) pihaknya memutuskan untuk memastikan pengelolaan aplikasi MySejahtera dibawa ke KKM karena pihaknya menemukan bahwa selama masa pandemi tidak ada kontrak antara KPISoft dan pemerintah.

"Pernyataan itu juga berarti bahwa kontrak negosiasi dengan KPISoft/Entomo ketika ia menjabat pada Agustus 2021, yaitu 16 bulan setelah aplikasi MySejahtera diluncurkan," katanya.

Artinya, ujar Anwar, selama 16 bulan pemerintah bersama KPISoft/Entomo mengatur penggunaan dan data aplikasi MySejahtera tanpa kesepakatan.

"Sejauh ini, pertanyaan tentang kepemilikan aplikasi MySejahtera dan datanya terus memudar meskipun ada upaya dari menteri untuk menjelaskannya," katanya.

Anwar mengatakan situasi ini mengkhawatirkan ketika pemerintah Malaysia telah melibatkan entitas asing tanpa kontrak untuk tujuan CSR untuk mengembangkan dan mengelola perangkat lunak yang mengumpulkan data pribadi dan sensitif orang Malaysia.

"Saya juga terkejut bahwa Dewan Keamanan Nasional pada April 2020 telah mengizinkan entitas asing untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi penting untuk keamanan nasional yang tidak hanya memiliki akses ke informasi kesehatan dan pribadi tanpa persetujuan tertulis, tetapi memiliki kepemilikan atas kerahasiaan dan data aplikasi," katanya.

Setelah mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan ini, ujar dia, kabinet sekarang mempertimbangkan untuk memberikan MySJ Sdn. Bhd. kontrak dengan negosiasi langsung untuk aplikasi MySejahtera.

"Menteri Kesehatan gagal menjawab pertanyaan saya tentang tender terbuka dalam hal ini, dan ini berarti ada aspek tersembunyi dari pengetahuan publik tentang MySejahtera," katanya.

Dia mengatakan tidak mungkin warga negara akan mengetahui data apa yang telah disimpan dan bagaimana data tersebut digunakan untuk tujuan tertentu oleh entitas asing ini.

"Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab dapat menyangkalnya, tetapi mengingat bahwa tidak ada kesepakatan yang transparan mulai April 2020, orang Malaysia harus memiliki kecurigaan dan kekhawatiran," katanya.

Dia menyerukan penyelidikan komprehensif oleh parlemen untuk untuk mengidentifikasi semua hal yang melibatkan MySejahtera untuk memahami konsep transparansi dengan arti bahwa kerahasiaan data pribadi dilindungi dari karakter rakus yang hanya ingin mengambil keuntungan dari data pribadi orang Malaysia.