Pakar: persembahan hak paten PT Indonesia kurang

Semarang (ANTARA News) - Pakar pendidikan yang juga Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Prof Dr Hafid Abbas, mengatakan persembahan hak paten atas hasil penelitian dari perguruan tinggi di Indonesia masih kurang.

"Kalau dibandingkan negara-negara lain, persembahan hak paten dari penelitian perguruan tinggi masih sangat kurang," katanya usai kuliah umum Pembangunan Pendidikan Berbasis Karakter di Semarang, Sabtu.

Usai kuliah umum yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang itu, ia menyebutkan, perguruan-perguruan tinggi di Singapura sanggup mempersembahkan 10 ribu hak paten per tahun dari hasil penelitian.

Untuk Jepang, kata dia, setidaknya bisa mempersembahkan 600 ribu hak paten per tahun, Amerika Serikat 500 ribu hak paten per tahun, China bisa 400 ribu hak paten dalam setahun atas produk hasil penelitiannya.

"Namun, Indonesia selama 25 tahun terakhir hanya menyumbangkan 419 hak paten dari hasil-hasil penelitian perguruan tinggi," kata mantan Dirjen Perlindungan HAM, Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Menurut dia, kenyataan itu menunjukkan kontribusi penelitian dari perguruan-perguruan tinggi di Indonesia masih kurang, kalah jauh dibandingkan negara-negara lain, padahal Indonesia memiiki banyak potensi.

Ia menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 237 juta jiwa merupakan salah satu potensi untuk memajukan bangsa dan negara, jika dilakukan pengelolaan secara baik dan tepat.

"Sebenarnya, tidak ada negara besar atau negara kecil, negara kaya atau miskin. Namun, yang ada negara yang dikelola atau tidak dikelola secara baik. Permasalahannya terletak pada pengelolaannya," katanya.

Melihat kondisi pendidikan di Indonesia, kata dia, sebagian besar sekolah, mulai jenjang sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat belum melewati mutu standar pelayanan minimal.

Sekolah-sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan, kata dia, hanya 10,15 persen dari 201.557 sekolah yang ada, ditambah 0,65 persennya adalah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

"Karena itu, kata dia, sektor pendidikan di Indonesia harus dibenahi untuk memenuhi standar mutu, baik dari jenjang SD sampai perguruan tinggi untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki," kata Hafid.

(U.KR-ZLS/M028)