Ekonomi konglomerasi harus dihentikan

menimbulkan berbagai kepincangan yang menghalangi rakyat kita untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya

Malang (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini hanya bertumpu pada konglomerasi tidak bisa dipertahankan terus menerus dan harus dihentikan.

"Pertumbuhan ekonomi kita yang selama ini lebih bertumpu pada konglomerasi, menimbulkan berbagai kepincangan yang menghalangi rakyat kita untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya," tegas Jusuf Kalla di Malang, Sabtu.

Hal itu disampaikan Jusuf kalla dalam pidato akademik penganugerahan gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) Bidang pemikiran Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Menurut Jusuf Kalla, kondisi ekonomi yang seperti ini tidak bisa dipertahankan terus menerus, sebaliknya harus diperbaiki dengan memberdayakan ekonomi rakyat. Diantaranya adalah meningkatkan peran koperasi.

Hanya saja, lanjutnya, tantangan bangsa Indonesia kedepan adalah mengembangkan koperasi yang sehat, kuat, mampu hidup berkesinambungan dan dapat bersaing dengan kekuatan ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, katanya, perlu dukungan kebijakan dari pemerintah, yakni kebijakan yang memberikan prioritas kepada koperasi dan ekonomi rakyat secara keseluruhan sehingga mereka bisa bersaing dengan kekuatan-kekuatan pasar lainnya.

Sebab, lanjutnya, kalau koperasi masih bertahan dengan pola kelembagaan dan pengelolaan manajemen seperti 20 tahun lalu, tentu koperasi tidak akan mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi lainnya.

Ia mengakui, secara statistik kondisi kopersi tetap berkembang dari tahun ke tahun, namun kontribusinya terhadap ekonomi nasional tetaplah kecil.

Selain persoalan realitas ekonomi yang masih pincang, katanya, kemandirian bangsa Indonesia juga belum terwujud, karena Indonesia sendiri selalu merasa tidak mampu."Artinya kita kurang memiliki semangat dan kepercayaan diri untuk bisa mandiri," tegasnya.

Dalam konteks ini, tegasnya, Indonesia selalu minta bantuan dana, keahlian dan konsultasi dari pihak-pihak asing. Padahal, dalam banyak kasus, para konsultan asing mendapat gaji begitu besar, tapi tidak memiliki pengetahuan memadai tentang ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia.

"Sekarang sudah saatnya bagi kita untuk membangun kemandirian dan bukan berarti kita anti pihak asing. Membangun kemandirian sangat mutlak untuk mengurangi ketergantungan kita pada pihak luar, sekaligus untuk meninggikan harkat dan martabat bangsa dan negara kita," tegas Jusuf Kalla.

(E009)