Mensos paparkan inovasi pemberdayaan di Kongres Kewirausahaan Global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan inovasi pemberdayaan bagi kelompok rentan, saat menjadi pembicara kunci di Kongres Kewirausahaan Global (GEC) yang digelar di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, Mensos Risma menjelaskan Kementerian Sosial telah melakukan berbagai upaya mengembangkan program kewirausahaan untuk kelompok rentan terdampak pandemi.

Dia mengatakan saat pandemi COVID-19, kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Untuk mendukung kelompok rentan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan program kesejahteraan sosial secara intensif.

“Yaitu, berupa bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan/PKH) untuk 10 juta penerima manfaat, bantuan sembako (Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat tahun 2021 dengan nilai bantuan sekitar Rp105 triliun (atau 7,5 juta dolar AS),” kata Mensos Risma.

Pandemi juga membuat sebagian anak-anak kehilangan orang tuanya dan menjadi yatim piatu (YAPI) baru di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah meluncurkan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka.

Bantuan tersebut termasuk untuk penyandang disabilitas dan lansia.

Mensos Risma mengatakan luasnya wilayah Tanah Air yang terdiri atas 16.772 pulau, menjadi tantangan pemerintah. Dengan kondisi demikian, penyaluran bantuan sosial (bansos) sangat mengandalkan keunggulan dalam pengelolaan data.

Dia mengaku pihaknya melakukan perubahan besar dalam manajemen data, dengan tujuan untuk memastikan penerima yang tepat dan waktu distribusi yang cepat.

Verifikasi dan validasi data penerima di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Tantangan lainnya adalah respons terhadap korban bencana sejalan dengan berbagai bencana alam yang melanda mulai gempa bumi, badai, tanah longsor, banjir bandang, dan letusan gunung berapi.

Selain penanganan terhadap korban, Kemensos juga memodifikasi tenda untuk memastikan penanganan pengungsi menjaga kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

“Kemensos memberikan pelatihan kewirausahaan dan modal kerja agar pengungsi tidak jatuh miskin, dan lebih jauh agar mereka bisa menjadi wirausahawan,” katanya.

Kemensos juga meningkatkan kesehatan mental pengungsi, mengganti pendapatan dan aset mereka yang hilang karena bencana.

Untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, Kemensos memberikan pekerjaan di balai dan loka. Mereka membuat alat bantu sesuai kebutuhan spesifik dan mendapat upah yang membantu mereka keluar dari garis kemiskinan sesuai standar Bank Dunia sebesar 1,9 dolar AS per hari.

Produk buatan mereka, seperti tongkat pintar untuk penyandang disabilitas netra yang dilengkapi dengan GPS dan detektor api/asap bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kursi roda untuk penderita cerebral palsy dan motor roda tiga juga dimodifikasi, disesuaikan dan dikhususkan untuk mengakomodasi kedisabilitasan mereka.

Kemensos juga menyediakan pusat galeri kewirausahaan, yakni Sentra Kreasi Atensi atau SKA, yang didirikan di 28 dari 41 balai di seluruh Indonesia. Galeri SKA menampilkan hasil berkebun, kuliner, dan produk buatan industri rumahan, serta menyediakan kios untuk penjahit, salon, dan spa.

“Semua ini dilakukan oleh eks-gelandangan dan pengemis dan pedagang kaki lima,” ujar Mensos.

Kebijakan Mensos juga mendukung kehidupan masyarakat adat, dengan program yang tetap menghormati budaya mereka seraya meningkatkan pendidikan anak-anak, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat di Indonesia Timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua, Kemensos mengintensifkan pembangunan akses ekonomi dan pasar dengan membangun sistem transportasi sendiri dari fiberglass, speedboat hingga sepeda motor listrik.

“Kami juga mendukung peralihan ke pertanian dan perikanan modern, dari hulu hingga ke hilir, dan pengolahan makanan. Kebijakan itu berjalan untuk Suku Anak Dalam di Jambi, Badui di Banten, hingga Asmat di Papua,” kata Mensos Risma.