Sri Mulyani: Insentif kepabeanan dan cukai terealisasi Rp1,04 triliun

Kita akan terus meminta bea cukai untuk melalukan pengawasan karena dengan pemulihan ekonomi akan banyak muncul tantangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif fiskal bidang kepabeanan dan cukai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tahun ini telah terealisasi Rp1,04 triliun per Maret 2022.

“Untuk insentif fiskal yang masih dilakukan oleh bea dan cukai meski jumlahnya menurun tapi tetap berikan terutama alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan pandemi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan realisasi insentif fiskal Rp1,04 triliun tersebut meliputi insentif fiskal untuk impor alat kesehatan Rp161 miliar dengan nilai impor Rp750 miliar meliputi obat-obatan, PCR dan oksigen.

Kemudian juga terdiri dari insentif fiskal dunia usaha sebesar Rp174 miliar sebagai insentif tambahan bagi Kawasan Berikat (KN) dan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Terakhir, total insentif kepabeanan dan cukai turut termasuk untuk impor vaksin yakni Rp712 miliar dengan nilai impor Rp3,49 triliun untuk 47,48 juta dosis jadi.

Sementara untuk kinerja fasilitas KB dan KITE telah berkontribusi cukup besar terhadap kinerja ekspor nasional dengan jumlah ekspor yang lebih besar dari impor.

“Ini mendukung ekspor yang sifatnya non mineral dan non oil,” ujar Sri Mulyani.

Nilai ekspornya mencapai Rp327,72 triliun dari 1.841 perusahaan KB dan KITE dengan kontribusi terhadap ekspor nasional mencapai 40,2 persen.

“KB dan KITE ini jumlah yang diimpor untuk bahan baku kemudian diekspor kembali rasionya adalah 3,43. Artinya satu diimpor, diekspornya 3,43. Jadi secara neto terhadap ekonomi kita cukup baik,” jelasnya.

Secara rinci, kontribusi ekspor dan impor KB serta KITE terhadap ekspor non migas nasional adalah 19,3 miliar dolar AS untuk ekspor non migas nasional, 7,17 miliar dolar AS untuk ekspor KB-KITE nasional dan 1,91 miliar dolar AS untuk impor KB-KITE nasional.

“Kita akan terus meminta bea cukai untuk melalukan pengawasan karena dengan pemulihan ekonomi akan banyak muncul tantangan,” katanya.