MPR: "Pekerjaan rumah" sektor pendidikan harus dituntaskan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai “pekerjaan rumah” di sektor pendidikan harus segera dituntaskan demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.

Dia mengatakan, peluang bonus demografi akan sirna apabila bangsa Indonesia tidak segera berbenah menghadapi berbagai perubahan yang terjadi.

“Masalah yang dihadapi sektor pendidikan kita sangat kompleks, sehingga perlu sejumlah langkah strategis agar mampu menghadapi berbagai perubahan dengan memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia sedang dalam proses menjemput peluang bonus demografi karena berdasarkan Sensus Penduduk 2020, dengan persentase usia produktif (15-64 tahun) mencapai angka 70,72 persen merupakan aset yang sangat berharga dalam konteks pembangunan.

Menurut dia, pada tahun 2050, perkiraan salah satu lembaga auditor dunia pada 2017 lalu, PDB Indonesia akan mencapai US$10,5 triliun dan menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia.

“Semua peluang tersebut hanya bisa dicapai jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing. Peran sektor pendidikan, tambahnya, sangat penting untuk mempersiapkan hal itu,” ujarnya.

Namun dia menilai, saat ini sektor pendidikan nasional memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan SDM yang tangguh dan berdaya saing.

Lestari mengatakan, pekerjaan rumah yang sedang berjalan itu antara lain revisi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Revisi tersebut terkait upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar, pola pembelajaran yang adaptif dan pembuatan kurikulum, serta sejumlah pengembangan infrastruktur pendidikan untuk memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa,” katanya.

Dia menilai, berbagai pekerjaan rumah yang sangat mendasar dalam proses pengembangan sistem pendidikan nasional itu, harus segera dituntaskan melalui langkah-langkah yang efisien.

Menurut dia, kajian terhadap gap yang terjadi antara kebutuhan dan ketersediaan perangkat pendidikan yang ada untuk menghadapi perubahan yang terjadi saat ini, harus segera dilakukan.

“Agar upaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan anak bangsa yang berkarakter dan tangguh, bisa berjalan secara terukur,” ujarnya.

Dia sangat berharap penuntasan berbagai pekerjaan rumah di sektor pendidikan tersebut mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan.

Hal itu menurut dia karena bangsa Indonesia sangat memerlukan sistem pendidikan yang mumpuni untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing dan mampu menjawab tantangan di masa depan.