"Sebagian menteri tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga presiden harus mencopot mereka dari jabatannya," katanya.
Menurut dia, beberapa menteri yang memiliki kinerja buruk antara lain Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Menteri Perhubungan Freddy Numberi.
"Muhaimin tidak mampu melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, sehingga dinilai gagal melaksanakan tugasnya sebagai Menakertrans dan pengangkatannya sarat dengan dugaan korupsi," paparnya.
Sementara EE Mangindaan, lanjut dia, tidak mampu menjalankan reformasi birokrasi dengan baik, dan Freddy Numberi tidak mampu membenahi jalur transportasi darat, sehingga banyak kecelakaan maut.
"Semua lembaga dan masyarakat berhak untuk memberikan penilaian terhadap kinerja sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) karena semua menginginkan Indonesia lebih baik lagi," ucap dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) Unej itu.
Kewenangan untuk merombak kabinet, lanjut dia, merupakan hak prerogatif Presiden SBY, namun lembaga yang berkompeten juga memiliki hak untuk memberikan masukan kepada presiden terkait kinerja menteri.
"Masih banyak menteri yang sifatnya hanya mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung SBY-Boediono, sehingga mengabaikan profesionalisme dan terkesan dipaksakan," paparnya.
Ia berharap Presiden SBY melakukan perombakan kabinet lebih didasarkan pada evaluasi kinerja menteri KIB II, bukan alasan politis semata.
(ANT/070)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
