Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Bung Karno merupakan salah satu peletak dasar konsep hukum yang progresif.
"Kita tahu dari sudut filsafat hukum, misalnya Bung Karno merupakan salah satu peletak dasar konsep hukum yang progresif dengan penekanan terciptanya keadilan substantif dan kemanfaatan umum. Itu bisa dilihat dari Pidato Bung Karno dari Sidang Pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Kedua pada tanggal 10 Juli 1945," kata Mahfud saat memberikan pidato pada Pengukuhan dan Pelantikan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Jokowi: RI ubah jati diri jadi negara industri berwawasan lingkungan
"Bagi saya ini penting karena prosedur-prosedur formalitas aturan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi manfaat terhadap masyarakat, itu harus dibuang ke tempat sampah, itu kata Bung Karno," ujar Mahfud menirukan Pidato Bung Karno.
Menurut dia, Bung Karno menjadi tokoh paling depan lahirnya ideologi negara Pancasila, dari mulai saling melempar usul di publik pada 1930 dan di BPUPK sejak awal tahun 1945, kemudian membangun kompromi ide atau modus "vivendi" melalui Piagam Jakarta dan memimpin finalisasi ideologi negara yang secara resmi dan permanen dikenal sebagai Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Baca juga: Presiden: Indonesia tidak boleh terjebak penyakit rendah diri
"Bung Karno bukan hanya pelempar ide yang kemudian tidak bergerak untuk mewujudkannya melainkan terus menginternalisasikan ide-idenya itu ke dalam pengorganisasian berbangsa dan bernegara secara dinamis," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini dalam siaran persnya.
Bung Karno, lanjut dia, pandai menciptakan idiom dan adagium yang sangat revolusioner seperti istilah Jas Merah dan Trisakti sebagai azimat revolusi.
Baca juga: Presiden: Pemindahan Ibu Kota Negara wujudkan Indonesia sentris
Mahfud berharap Persatuan Alumni GMNI yang memiliki energi besar untuk memupuk nasionalisme demi kemakmuran rakyat dapat mengembangkan demokrasi yang diabdikan bagi kepentingan rakyat.
"Saya yakin sepenuhnya Persatuan Alumni GMNI adalah aset nasional yang sangat diperlukan keberadaan dan perannya, terutama dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan berjuang mewujudkan masyarakat Pancasila dengan berpegang pada ajaran marhaenisme Bung Karno," ujar Mahfud.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022