Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar tidak semena-mena menggunakan kekuatan militer dalam perang dengan negara lain, karena hal itu adalah kewenangan politik Presiden dan DPR.Sebaliknya, Kepala Negara juga meminta politisi untuk tidak ikut campur dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi tanggung jawab TNI."TNI harus tunduk kepada UUD dan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, penggunaan kekuatan militer dalam perang dengan negara lain adalah wilayah politik. Itu merupakan keputusan Presiden dengan persetujuan DPR," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin.Hal itu disampaikan Yudhoyono ketika memberikan sambutan dalam pelantikan Panglima TNI yang baru, Marsekal TNI Djoko Suyanto, dan Kepala Staf TNI-AU yang baru, Marsekal Madya TNI Herman Prayitno, di Istana Negara.Marsekal TNI Djoko Suyanto menggantikan panglima TNI sebelumnya, Jenderal TNI Endriartono Sutarto, yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung sejak hari Senin. Dalam sambutannya, Presiden Yudhoyono kembali meminta TNI untuk melanjutkan reformasi di tubuh militer Indonesia dan meminta para petinggi TNI agar tidak terjebak bermain politik. "Saya menyadari dalam masa transisi, masih ada godaan jenderal, laksamana, marsekal memasuki wilayah politik. Jangan main-main api dalam kegiatan politik," katanya.Ia menegaskan bahwa reformasi TNI yang telah dianggapnya telah membuahkan hasil akan menjadi lebih baik jika didukung semua pihak. Karena itu, ia meminta kalangan politisi juga tidak mencampuri urusan TNI dalam melaksanaan tugas militernya. "Ketika TNI telah mendapatkan amanah sesuai keputusan politik dan menurut undang-undang mereka harus menjalankan tugas, maka tugas itu sepenuhnya berada pada tanggung jawab pimpinan TNI. Politisi tidak boleh mengintervensi pelaksanaan," katanya. Sudah saatnya Di bagian lain sambutannya, Presiden menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia melakukan modernisasi perlengkapan dan sistem senjatanya, sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme TNI. "Dalam alat-alat utama sistem persenjataan, peralatan dan kelengkapan militer, sudah saatnya untuk dilakukan modernisasi serta penambahan kekuatan," kata Yudhoyono. Tentang itu, ia meminta agar peningkatan perlengkapan dan sistem senjata dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah dan kepentingan penggunaan. Kepala Negara mengingatkan bahwa sesuai dengan UU, pengadaan alutsista adalah kebijakan yang diambil atas nama Presiden dan menteri pertahanan. Karena itu, ia meminta agar kebijakan dilakukan secara bersih dan transparan. "Ikuti mekanisme dan prosedur itu, laksanakan secara transparan, akuntable, bersih dari penyimpangan, serta utamakan penggunaan produksi dalam negeri," kata Yudhoyono. Kepada pimpinan TNI yang baru, Presiden meminta agar mereka memperhatikan peningkatan kesejahteraan para prajurit TNI serta peningkatan pendidikan dan latihan guna meningkatkan profesionalisme TNI. (*)
Copyright © ANTARA 2006
