Presiden Lantik Panglima TNI dan KSAU

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Marsekal TNI Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI dan Marsekal Madya TNI Herman Prayitno sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), di Istana Negara, Jakarta, Senin. Turut hadir pada acara pelantikan pimpinan lembaga tinggi negara, seperti Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua MA Bagir Manan, Ketua Kadin M Hidayat, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Presiden berdasarkan Keppres RI No.07/TNI/2006 memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI dan selanjutnya mengangkat Marsekal TNI Doko Suyanto sebagai Panglima TNI. Selanjutnya Keppres No.10/TNI/2006 memberhentikan dengan hormat Djoko Suyanto sebagai KSAU dan mengangkat Marsekal Madya TNI Herman Prayitno sebagai KSAU. Djoko dilantik menjadi Panglima menggantikan Jendaral TNI Endriartono Sutarto sedangkan Herman menggantikan Djoko Suyanto. Djoko sebelumnya adalah KSAU dan Herman sebelumnya adalah Wakil KSAU. Presiden dalam sambutannya mengatakan, jabatan adalah manah. "Kepercayaan dan kehormatan harus dijunjung tinggi," kata Presiden dan meminta pejabat yang dilantik melaksanakan tugas dan pengabdian sebaik-baiknya. Herman Prayitno adalah teman seangkatan Djoko Suyanto, Laksamana Slamet TNI Soebijanto (Kasal), Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Kasum TNI Letjen TNI Endang Suwarya, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka adalah lulusan Akabri 1973. Proses pencalonan Djoko sebagai Panglima dimulai pada 15 Januari 2006. Sekitar pukul 22.30 WIB Presiden mengirimkan surat kepada Ketua DPR Agung Laksono mengenai pencalonan Kasau Marsekal TNI Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI. Selanjutnya pada 2 Februari 2006, rapat internal Komisi I DPR RI yang membahas hasil uji kelayakan dan kepatutan ("fit and proper test") meloloskan Marsekal TNI Djoko Soeyanto sebagai calon Panglima TNI. Pada Rapat Paripurna DPR tanggal 7 Februari yang dipimpin Wakil Ketua DPR dari FPDIP Soetardjo Soerjogoeritno, DPR menyetujui pengangkatan Marsekal TNI Djoko Suyanto dan penghentian Jenderal TNI Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI sebagaimana tertuang dalam Surat Presiden dengan nomor R.07/Pres/I/26 kepada DPR-RI. Saat "fit and proper test", Djoko Suyanto menyatakan siap diberhentikan di tengah jalan jika pemerintah menilainya tidak bisa dipercaya lagi sebagai Panglima TNI. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak memberi peluang bagi TNI untuk berpolitik, khususnya terkait pemilihan kepala daerah. Dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan itu, ia telah menegaskan komitmennya untuk menyiapkan dan membangun TNI yang profesional dan dedikatif jika ia terpilih menjadi panglima TNI.Reformasi internal TNI Mengenai reformasi internal TNI yang telah dicanangkan sejak lima tahun silam, ia mengatakan, dirinya akan melanjutkan reformasi internal TNI secara berkesinambungan hingga 2010, namun akan disesuaikan dengan perkembangan politik yang terjadi. Djoko mengatakan reformasi internal TNI meliputi aspek sosial, politik, doktrin, dan kultur wajah TNI serta konsep teritorial. Di bidang sosial politik, TNI telah memiliki komitmen untuk tidak lagi terjun dalam politik praktis, sedangkan untuk doktrin TNI, hal itu akan dirumuskan dan disusun sesuai dengan doktrin pertahanan. Dalam hal teritorial, ia mengemukakan komando teritorial akan diubah menjadi komando kewilayahan sebagai bentuk strategi gelar yang berfungsi untuk mendeteksi dini berbagai ancaman baik yang datang dari dalam dan luar. Proses "fit and proper test" tersebut diwarnai insiden pemukulan terhadap anggota Komisi I DPR, Ade Nasution oleh Edi Sanjaya, salah seseorang anggota Ormas, di Gedung DPR Jakarta pada 2 Februari. Orang tersebut menyerang Ade Daud dalam acara `fit-and-proper` test calon Panglima TNI karena pernyatan Ade dianggap menyinggung perasaan si penyerang. Menurut Ade Daud, kepada calon Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, ia meminta agar dihapuskan monopoli pengadaan barang dan jasa yang selama ini dikuasai oleh satu orang saja dan bahkan telah berlangsung puluhan tahun. "Saat itu saya menyebut Kasau, Kasal, Kasad, dan Kasan. Kasan ini adalah orang yang memonopoli pengadaan makanan di lingkungan TNI-AD selama ini," katanya. Sementara itu, serah terima jabatan (sertijab) Panglima TNI akan dilaksanakan pada Senin (20/2) mendatang. Sertijab Kasau dilaksanakan pada Rabu (15/2) dengan Inspektur Upacara Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto. (*)

Copyright © ANTARA 2006