Kemarin, syarat bebas karantina PPLN hingga kekerdilan di NTT

Jakarta (ANTARA) - Berikut adalah sejumlah berita humaniora kemarin (24/3) yang menarik perhatian pembaca dan layak untuk dibaca pagi ini, diantaranya syarat bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), kekerdilan di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Gunung Semeru meletus.

Vaksin lengkap dan negatif COVID-19 jadi syarat bebas karantina PPLN

Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran No. 15/2022 yang mengizinkan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) memasuki Indonesia tanpa karantina namun dengan syarat sudah divaksin lengkap serta negatif COVID-19 dalam pemeriksaan ulang PCR saat kedatangan.

"Bagi PPLN yang telah divaksin dosis kedua atau ketiga seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, dan mendapatkan hasil negatif RT-PCR, maka diperkenankan melanjutkan perjalanan," ujar Ketua Satgas COVID-19 Suharyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Gunung Semeru meletus 24 kali dalam 12 jam

Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meletus sebanyak 24 kali dalam periode pengamatan selama 12 jam terakhir pada Kamis, mulai pukul 00.00 hingga 12.00 WIB.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Liswanto dalam laporan tertulis yang disampaikan di Lumajang,Kamis menyebutkan aktivitas kegempaan gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut pada periode Kamis pukul 00.00-06.00 WIB tercatat 16 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 10-22 mm dan lama gempa 95-115 detik.

Presiden soroti rumah tak layak huni penyebab kekerdilan di NTT

Presiden RI Joko Widodo menyoroti rumah-rumah tak layak huni yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerdilan pada anak (stunting) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Hari ini saya melihat langsung di lapangan, kita tahu rata-rata yang mengalami kekerdilan itu memang tinggal di rumah yang tidak layak huni,” kata Joko Widodo saat ditemui ANTARA di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

BKKBN: Tak bisa sama ratakan cara hadapi kekerdilan di tiap daerah

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan pemerintah tidak bisa menyamaratakan cara yang diterapkan guna menghadapi kekerdilan (tengkes) di tiap daerah.

“Harus ada treatment khusus. Sebetulnya kita bisa membuat kebijakan bantuan untuk daerah yang angka kekerdilannya tinggi, harus ada yang jangka panjang,” kata Hasto saat ditemui ANTARA di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Menko PMK: Angka kekerdilan bisa turun bila semua pihak jaga prokes

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan angka prevalensi kekerdilan (stunting) bisa mengalami penurunan lebih cepat bila semua pihak ikut menjaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19.

“Jadi, COVID-19 memang punya andil besar terhadap lambatnya kami menangani kekerdilan. Bahkan, beberapa kota seperti di Propvinsi Nusa Tenggara Timur ini mengalami kenaikan drastis,” kata Muhadjir saat ditemui ANTARA di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis.