"Kami mendukung KPK tuntaskan kasus suap di Kemenakertrans yang kemungkinan besar ada keterkaitan Muhaimin Iskandar terlibat," kata Humas Aksi ARUS Mohammad Hamdi.
Hamdi mengatakan proyek besar seperti Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dengan proyeksi dana milyaran rupiah tentunya harus sepengetahuan sang menteri.
"Tidak mungkin Muhaimin tidak tahu," ujarnya.
Jelang reshuffle KIB seperti yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono demi stabilitas pemerintahan, lanjut Hamdi, maka menteri-menteri yang secara pribadi memiliki kontroversi dan namanya terseret kasus suap seperti Muhaimin layak untuk dipecat.
"Dalam konteks ini, Muhaimin Iskandar telah mempermalukan Presiden SBY.Maka kami mendukung Presiden RI untuk memecat Muhaimind dari KIB II," katanya.
(ANT)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
2. saya pernah lama tggl diluarnegeri, waktu selesaiin S3 di german, kita mahasiswa dilindungi oleh Hukum melalui asuransi hukum, begitu juga asuransi kesehatan nya.
3. saya bekerja di malaysia, lebih 8 tahun, pengalaman yg sama.
4. USULAN SAYA, DI TENDERKAN ASURANSI HUKUM UTK PENGACARA BONAFIT DARI NEGARA TSB DAN JUGA KESEHATAN, DGN (5 10) RM/BLN, CUKUP BANYAK PERUSAHAAN LAYANAN HUKUM DAN ASURANSI YG JAGOAN IKUT. PASTI TKI YG 1.6 JUTA DI MLY AMAN, BAYANGIN 5x1.6 JUTA PERBULAN UTK PENGACARA MANA YG GA MAU. JAGAN PAKE INDONESIA, BAYAK KORUPSINYA, APALAGI KEDUTAAN YG SAYA TAU CUMA SHOPING DAN BERGEJES AJA KERJANYA. KITA MAU PERPANJANG PASPORT AJA MUSTI PAKE UNDER TABLE MONEY.
Bagaimana hasil kerjanya ini. Upamanya mengaspal jalan2 se
harusnya dgn tebal aspal 6cm hanya 3cm. Buat dinding bangu
nan se harusnya pakai batu bata hanya pakai gedheg dari bam
bu. Tidak heran rakyat terus menderita.