Biaya pembangunan NTT didominasi dari pusat

Kupang (ANTARA News) - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur, Herman Banoet, mengaku biaya pembangunan di wilayah kepulauan ini hingga saat ini masih didominasi dana perimbangan dari pemerintah pusat.

"Jika dibuatkan perbandingannya maka dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat mencapai 76 persen berbanding 24 persen dana perimbangan yang dialokasikan dari daerah," katanya di Kupang, Senin, terkait alokasi anggaran untuk membiayai pembanungan di daerah ini.

Banoet yang pernah menjabat kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah NTT itu, mengatakan untuk perbandingan dana pembangunan telah diatur antara 90-95 persen berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sisanya 5-10 persen berasal dari kabupaten/kota.

"Persentase perimbangan ini telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagai subsistem keuangan negara atas konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Ia mengatakan perimbangan keuangan merupakan subsistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Mantan kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi NTT ini mengatakan alokasi dana perimbangan untuk daerah ini cenderung tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun.

Hal itu karena provinsi ini berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia selain masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi mencapai 21, persen lebi dari total 4,7 juta penduduk hingga 2010.

Oleh karena itu, kata dia, NTT perlu mendapat kucuran dana besar untuk mendukung kegiatan pembangunan sekaligus sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat yang pernah merencanakan NTT sebagai pusat pengembangan komoditas pertanian (Januari 2011), penghijauan dan pariwisata serta pusat industri garam di Indonesia.

"NTT kalau mau dilihat dari segi pembangunan, daerah itu berada di bawah rata-rata nasional. Angka kemiskinannya tinggi, sehingga langkah ini diambil untuk segera diatasi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah pusat akan menjadikan NTT sebagai pusat garam nasional dengan membangun industri garam pada areal seluas kurang lebih 500 ribu hektare (ha).

Menurut Hatta, dana yang dianggarkan untuk mendukung pembangunan NTT itu alokasinya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan direncanakan untuk memfokuskan pembangunan NTT serta memperkuat lima sektor pusat pertumbuhan kawasan itu.

Selain pembangunan industri garam, Hatta menyebutkan bahwa, NTT juga akan diarahkan untuk menjadi pusat ternak nasional serta pusat pengembangan rumput laut. "Ini dilakukan disesuaikan dengan geografis NTT yang memang banyak memiliki daerah pantai," katanya. (ANT-084/E011)