Surabaya (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa APBD perlu digunakan se-efisien mungkin, namun anggaran DPRD juga perlu diperhatikan agar pekerjaan mereka tak tergganggu. "Saya belum baca SE (surat edaran), tapi APBD perlu effsien dan anggaran DPRD juga perlu diperhatikan," katanya di Surabaya, Minggu malam, ketika dikonfirmasi soal ancaman Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Surabaya. Ia mengemukakan hal itu menanggapi permintaan PKB Jatim periode 2006-2011 yang dipimpin Imam Nahrawi SAg, di antaranya meminta SE Mendagri Nomor 188.31/006 BAKD tentang penjelasan PP No 37/2005 soal Kedudukan Keuangan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD dicabut karena mengebiri anggota DPRD. Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Drs H Musyaffa Ro'uf yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya menilai SE sudah seharusnya dicabut karena nuansanya sangat politis dan mengebiri anggota DPRD di seluruh Indonesia. "Dengan SE itu, fasilitas yang dimiliki DPRD akan dihapus, antara lain uang rapat, kegiatan konsolidasi, dan sebagainya. Dalam satu bulan hanya dijatah Rp210 ribu per-orang per-bulan," katanya. Ia menyatakan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), dan Asosiasi Pimpinan DPRD Propinsi se-Indonesia telah diundang Mendagri berkenaan dengan SE itu pada 10 Februari lalu. "Ada 80 persen dari anggota Adeksi yang sepakat untuk menolak SE itu. Selain alasan SE, Musyaffa mengatakan saat ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional dan propinsi belum selesai pembahasannya sehingga menjadi rancu kalau APBD-nya sudah disahkan," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006