BKKBN: Presiden minta intervensi kekerdilan dilakukan secara terpadu

Timor Tengah Selatan (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan Presiden Joko Widodo meminta setiap intervensi percepatan penurunan kekerdilan harus dilakukan secara terpadu.

“Arahan Bapak Presiden termasuk Bapak Menko PMK kepada kami, pilar-pilar konvergennya harus terwujud,” kata Hasto saat ditemui ANTARA di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Hasto mengatakan Presiden meminta agar setiap konvergensi yang dilakukan oleh semua pihak, bisa mengerucut menjadi satu sasaran yang dapat membantu pemerintah melakukan intervensi secara konkret di lapangan.

Baca juga: Menko PMK: Angka kekerdilan bisa turun bila semua pihak jaga prokes

Dalam kunjungan kerja bersama Presiden di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur, konvergensi yang dituangkan menjadi Pendataan Keluarga 2021 (PK21) itu, terbukti secara nyata berhasil menemukan sejumlah keluarga yang berisiko mengalami kekerdilan secara tepat sasaran.

Dari PK21 itu, kemudian dilakukanlah sejumlah intervensi yang terpadu berupa pemantauan kesehatan kepada empat titik keluarga yang mempengaruhi kekerdilan yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di bawah usia dua tahun.

Pemantauan kesehatan di antaranya dilakukan dengan memeriksa kesehatan ibu hamil melalui pemeriksaan darah dan lingkar lengan atas, pemberian beras terfortifikasi guna meningkatkan asupan gizi keluarga. Bahkan Presiden turun langsung untuk pemantauan air dan sanitasi di setiap keluarga.

Lewat intervensi-intervensi itu pula, Presiden meminta setiap pihak cermat dalam memperhatikan kondisi kesehatan calon pengantin dari sebelum menikah hingga sesudah memiliki seorang anak.

BKKBN juga telah menyusun skema berupa 12 provinsi yang menjadi prioritas penanganan kekerdilan beserta beberapa daerah lain yang perlu ditekan angkanya menuju 14 persen.

Hasto mengaku terdapat banyak stakeholder, pihak swasta yang mendukung pengentasan kekerdilan di Indonesia disamping kolaborasi yang diperkuat oleh antar kementerian/lembaga terkait.

Pihaknya optimis angka prevalensi yang ditargetkan menjadi 14 persen di tahun 2024 secara nasional, dapat tercapai sesuai dengan cita-cita besar Presiden Joko Widodo dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

“Kami ingin menekankan bahwa seluruh kegiatan ini sebetulnya yang utama adalah untuk mencegah terjadinya stunting baru. Maka tadi kita tekankan bapak presiden bahwa sebelum hamil harus sehat,” ucap Hasto.

Baca juga: Presiden minta angka prevalensi tengkes 14 persen tercapai 2024
Baca juga: BKKBN: Kunjungan Presiden ke NTT bentuk keseriusan hadapi stunting
Baca juga: Undiksha dukung BKKBN dalam entaskan kasus stunting