Surabaya (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) H.M. Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah tak perlu melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Denmark terkait kasus pemuatan karikatur Nabi Muhammad SAW pada harian Jyllands-Posten yang diikuti sejumlah media massa lain di Eropa. "Apakah kalau media massa anda salah, pemerintah yang harus menanggung kesalahan itu," katanya kepada pers di Surabaya, Minggu malam. Usai melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus DPD Partai Golkar Jatim yang diketuai Soenarjo (yang juga Wakil Gubernur Jatim), Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan pemerintah Denmark tak perlu disalahkan, karena yang salah adalah haria Jyllands-Posten. "Itu akibat dari media yang bebas, tapi tak punya toleransi dan tak berperasaan, sehingga menjadi seperti itu. Kalau sudah begitu, apa salah pemerintah," kata Wapres. Menurut Wapres, Pemerintah Denmark sudah menyesal dan meminta maaf, maka hal itu harus diterima dengan lapang dada. "Masa', ada orang minta maaf, lalu kita tidak mau memaafkan, apalagi hal itu bukan kesalahan dia," katanya. Desakan pemutusan hubungan diplomatik dengan pemerintah Denmark itu merupakan usulan sejumlah kalangan yang melakukan aksi unjukrasa di konsulat kehormatan Denmark di Surabaya dalam dua pekan terakhir. Hal serupa juga terjadi di konsulat Amerika Serikat (AS), Jerman, Swedia, dan Belanda yang diduga mendukung Denmark dalam kasus tersebut. Para demonstran umumnya menuntut pemerintah Denmark menindak tegas pelaku/pembuat karikatur, dan jika tidak dilakukan, maka pemerintah Indonesia didesak untuk memutuskan hubungan diplomatik. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
