Presiden Jokowi tinjau sumur pompa hidram di Desa Oinlasi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas sumur pompa hidram yang menyediakan air bersih bagi warga di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis.

Setibanya di lokasi, Presiden mendapat penjelasan dari Wakil Asisten Logistik Kasdam IX/Udayana Letkol Kav. Djefri Marsono Hanok tentang sumur pompa hidram, yang menjadi salah satu program Komando Militer IX/Udayana di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

"Secara keseluruhan, di Bali Nusa ada 227 (pompa), kemudian di NTT sendiri 175 titik, dan di Timor Tengah Selatan sendiri ada 43 titik, Bapak Presiden," kata Djefri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pengadaan sumur pompa hidram akan berlanjut untuk tahun berikutnya, baik untuk keperluan penyediaan air bersih maupun pertanian, lanjut Djefri.

"Sekarang kami sudah mengerjakan untuk yang pertanian. Ada dua titik yang dikerjakan, pertama di Rode Ndao, kedua di Bali," tambahnya.

Pompa hidram memiliki cara kerja utama yakni membendung sumber air yang dikumpulkan di bak retensi, kemudian dialirkan menggunakan energi kinetik dengan memanfaatkan sudut elevasi ke bawah untuk kemudian diterima pompa hidram.

Setelah itu, pompa hidram akan mendorong air ke atas untuk kemudian dimasukkan ke bak reservoir primer, lalu ke reservoir sekunder untuk dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Pompa hidram dapat dioperasikan tanpa listrik karena menggunakan energi kinetik.

Secara keseluruhan, dari 227 titik yang akan dibangun pompa hidram, 201 titik di antaranya telah selesai dan 26 sisanya masih dalam proses pembangunan.

Program pompa hidram diharapkan dapat bermanfaat bagi 36.849 kepala keluarga atau 148.995 jiwa se-Bali dan Nusa Tenggara. Di Desa Oinlasi sendiri pompa hidram telah selesai dibangun dan dapat digunakan oleh 54 KK atau 210 jiwa.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati TTS Egusem Pieter Tahun.