Menjaga konsistensi revitalisasi tambak udang untuk perekonomian warga

istilah tambak udang yang modern dan terintegrasi menandakan bahwa dari hulu ke hilir siklus budidaya udang harus terkelola dengan baik dan minim risiko...

Jakarta (ANTARA) - Revitalisasi tambak udang merupakan upaya untuk menjadikan mekanisme tambak udang dari pengelolaan tradisional menjadi lebih modern sehingga dapat menghasilkan produksi yang lebih banyak dan lebih bermutu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan berbagai program tambak klaster percontohan sebagai upaya merevitalisasi tambak tradisional antara lain di Kabupaten Aceh Tamiang.

Menurut data KKP, setelah berhasil dengan panen parsial perdana pada pertengahan bulan Februari tahun ini, tambak klaster percontohan budi daya udang vaname di Kabupaten Aceh Tamiang kembali melakukan panen parsial tahap kedua sebanyak 8,5 ton.

Dengan demikian, dalam waktu pemeliharaan sekitar kurang lebih tiga bulan berhasil panen udang sebanyak 12,5 ton atau dengan nilai sekitar Rp671,9 juta.

Seorang pembudi daya di Desa Dagang Setia, Kabupaten Aceh Tamiang, Taufik optimistis dengan produksi dan ilmu yang telah dia dapatkan melalui pembangunan klaster percontohan tambak udang di desanya.

"Sebelum pembangunan, pendapatan kelompok kami dalam berbudi daya udang sistem tradisional menggunakan petakan lahan yang kini dibangun klaster, dalam satu siklus berkisar antara Rp15-20 juta," kata Taufik dalam keterangan tertulis dari KKP.

Taufik juga merasa bersyukur bahwa kelompoknya mendapatkan ilmu berharga melalui pendampingan dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, Aceh, yang secara rutin dilakukan, memberi masukan dan berbaur dengan masyarakat, sehingga memperkaya pemahaman masyarakat tentang budi daya udang.

Sementara itu Kepala BPBAP Ujung Batee, Manijo menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung secara penuh dalam memberikan pendampingan dan berbagi ilmu kepada pembudi daya agar akselerasi program terobosan dapat terwujud. Apalagi melihat semangat masyarakat serta potensi daerah yang tinggi seperti di Aceh Tamiang.

Komitmen KKP dalam menghasilkan produk udang berkualitas tentu saja tidak sebatas di Aceh. Di pulau lainnya, dapat dilihat komitmen yang sama yang ditunjukkan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Kepala BKIPM Palangka Raya Miharjo menegaskan bahwa jajarannya siap melakukan pendampingan quality assurance dari hulu melalui pemantauan hama dan penyakit ikan karantina sehingga keberhasilan dari program prioritas tadi dapat dilaksanakan.

Tak hanya itu, BKIPM Palangka Raya terus memantau para pemasok agar konsisten menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) sekaligus mendorong mereka untuk meningkatkan sarananya agar bisa mengantongi sertifikasi yang diperlukan.

Saat ini, BKIPM Palangka Raya tengah melakukan sinergi bersama instansi lain seperti Bea Cukai, Angkasa Pura dan Pelindo, sehingga udang dari Palangka Raya bisa langsung diserap oleh unit pengolahan ikan (UPI) dari berbagai daerah di Tanah Air.

Apalagi, di Kalimantan Tengah juga ada sejumlah agenda besar terkait udang pada tahun 2022 ini, yaitu pembuatan Detail Engineering Design (DED) kawasan tambak dari Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Sementara dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah memastikan akan membangun shrimp estate tambak udang terintegrasi seluas 40 hektare berupa kawasan terpadu dan terdiri dari tambak udang, unit pengolahan dan backyard, yang saat ini tahapannya adalah sampai pada land clearing.

Selain itu, salah satu lokasi pembangunan percontohan kawasan budidaya udang juga terletak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kawasan terintegrasi

Pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi di Kabupaten Sumbawa direncanakan di lahan seluas kurang lebih 528,15 hektare yang berada di Desa Penyaring, Desa Kukin dan Desa Baru Tahan. Jumlah kolam yang akan dibangun sebanyak 1.811 kolam.

Kawasan tambak udang modern ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti kantor pusat kontrol manajemen, laboratorium, mess karyawan, kantor kontrol, dan jalan. Sedangkan kondisi saat ini bentuk tambak tidak beraturan, tidak memiliki saluran inlet dan outlet, serta tidak memiliki tandon dan instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pembangunan tersebut menggelontorkan biaya senilai Rp2,25 triliun. Targetnya pembangunan dimulai pada pertengahan tahun 2022 dengan lama pembuatan konstruksi ditaksir selama dua tahun.

Melalui pembangunan tambak udang modern ini, KKP mendorong peningkatan produksi tambak budidaya tradisional di Sumbawa yang selama ini hanya 0,6 ton per hektare menjadi 40 ton per hektare.

Di samping itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta nasional dengan lahirnya kegiatan ekonomi pendukung, salah satunya pabrik pakan.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan program tambak udang terintegrasi dari KKP harus dapat mengatasi permasalahan limbah.

Abdul mengingatkan, istilah tambak udang yang modern dan terintegrasi menandakan bahwa dari hulu ke hilir siklus budidaya udang harus terkelola dengan baik dan minim risiko, khususnya terhadap lingkungan hidup akibat dari aktivitas pembuangan limbah tambak pascapanen.

Apalagi, masih menurut dia, program ini muncul karena budidaya udang adalah program yang tergolong mudah dan beresiko minimal untuk dijalankan, serta memiliki pangsa pasarnya yang relatif juga besar.

Ia menyoroti mengenai anggapan bahwa tambak udang yang modern/terintegrasi akan bisa menjadi solusi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan petambak dan masyarakat pesisir di sekitar tambak, dibandingkan dengan saat mereka masih menggunakan tambak tradisional.

"Pernyataan ini benar apabila ditinjau dari volume produksi yang dihasilkan, tapi belum tentu benar bila disebut secara otomatis menaikkan kesejahteraan pembudi daya udang. Kenapa demikian? Karena ada imbas yang harus mereka tanggung, misalnya limbah tambak pasca panen yang langsung dibuang ke sungai," paparnya.

Kelestarian lingkungan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pembangunan percontohan tambak udang modern di Sumbawa mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.

Menurut Trenggono, pembangunan tidak akan merusak mangrove yang ada di sekitar lokasi, malah akan dilakukan penanaman sebagai lokasi hijau di sekitar tambak. Areal tambak juga dilengkapi dengan tandon air dan instalasi pengolah air limbah.

Pihak pemda memastikan sebagian besar lahan tambak sudah clean and clear, serta masyarakat juga mendukung penuh pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi ini dengan harapan dapat menciptakan lapangan tenaga kerja bagi warga lokal.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu mengungkapkan, kerja sama dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat sangat dibutuhkan terutama pemilik lahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pihak lain dalam pembangunan tambak udang terintegrasi berbasis kawasan di Kabupaten Sumbawa.

Tebe, sapaan akrab Tb Haeru Rahayu, menjelaskan tambak udang tersebut akan dikelola secara ramah lingkungan, serta seimbang antara aspek ekologi, ekonomi dan inovasi teknologi.

Pembangunan tambak udang, ujar dia, memperhatikan aspek ekologi secara berkelanjutan dengan dilengkapi inlet dan outlet yang memadai, tandon yang cukup dan memiliki instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Sementara itu dari aspek ekonomi melalui penerapan bisnis multi produk dan multi kompetensi yang menyerap banyak tenaga kerja, sedangkan dari aspek inovasi teknologi, diterapkan melalui industrialisasi terintegrasi hulu-hilir, modernisasi sistem produksi, efisiensi input produksi, yang didukung oleh SDM yang kompeten.

"Tambak udang terintegrasi yang akan kita bangun di Kabupaten Sumbawa ini merupakan modelling atau percontohan tambak udang modern yang bertujuan meningkatkan produktivitas lahan budidaya udang melalui teknologi intensif, dan implementasi IPAL. Dengan harapan target produksi yang tadinya 0,6 ton/ha/tahun ditargetkan menjadi 80 ton/ha/tahun," harap Tebe.

Tebe menambahkan program tambak udang terintegrasi ini bertujuan untuk peningkatan penerimaan devisa negara, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penciptaan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan petambak dan masyarakat.

Secara keseluruhan, Program tambak udang terintegrasi melalui modelling dengan target luas lahan sekitar 1.500 hektare yang berada di Kabupaten Aceh Timur (Aceh), Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara), dan Kabupaten Sumbawa (Nusa Tenggara Barat/NTB).

Dengan konsistensi program revitalisasi tersebut, tambak yang awalnya dikelola secara tradisional diharapkan dapat diubah menjadi tambak udang model klaster dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya dan lebih ramah lingkungan, sekaligus dalam rangka mendorong peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat di sekitar tambak.